Rusia hari Kamis (29/8) memperingatkan Prancis, untuk tidak mengubah penyelidikan terhadap pimpinan Telegram, Pavel Durov, menjadi “penganiayaan politik,” setelah CEO miliarder berusia 39 tahun itu menjalani penyelidikan resmi terkait aktivitasnya di platform media sosialnya.
Moskow secara tersirat menyatakan adanya motivasi politik di balik penangkapan Durov, yang ditahan hari Sabtu lalu, ketika ia turun dari jet pribadinya di bandara Paris-Le Bourget, dekat ibu kota Prancis.
“Hal utama yang terjadi di Prancis adalah jangan sampai terjadi penganiayaan politik,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov kepada wartawan, hari Kamis (29/8).
“Tentu kami menganggapnya sebagai warga negara Rusia dan semaksimal mungkin kami akan siap memberikan bantuan," tambahnya.
Prancis dengan tegas menyangkal adanya tujuan politik di balik penangkapan itu dan menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan sesuai dengan aturan hukum.
Durov mempunyai kewarganegaraan Rusia, Prancis, dan Uni Emirat Arab. Ia dibebaskan dari tahanan polisi pada Rabu malam dengan jaminan $5,6 juta (sekitar 87 miliar rupiah). Durov dilarang meninggalkan Prancis dan harus melapor ke kantor polisi dua kali seminggu.
TJ McIntyre, seorang profesor di Fakultas Hukum University College Dublin dan pakar hukum teknologi dan kejahatan dunia maya mengatakan, CEO sebuah situs media sosial tidak biasa dimintai pertanggungjawaban atas konten yang dimuat.
Dakwaan awal, yang diuraikan pada hari Rabu dalam sebuah pernyataan oleh jaksa penuntut Paris, Laure Beccuau, tampaknya juga terkait dengan tuduhan yang melibatkan kejahatan terorganisir, termasuk “keterlibatan dalam administrasi platform online untuk memungkinkan transaksi terlarang.” [ps/lt]
Forum