Pegawai negeri sipil pemerintah federal Amerika Serikat yang berjumlah lebih dari dua juta orang sedang menghadapi ketidakpastian akibat janji Presiden-terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Elon Musk untuk memangkas jumlah PNS dan anggarannya.
Serikat-serikat pegawai federal sedang mempersiapkan sederet pengacara dan menyiapkan kampanye terbuka untuk berusaha mencegah pemutusan hubungan kerja massal. Mereka berharap anggota Kongres dari Partai Republik akan bergabung dengan Partai Demokrat untuk mengakui betapa pentingnya peran mereka terhadap perekonomian, kesehatan dan keamanan lokal, kata para anggota serikat dan lembaga-lembaga pemantau pemerintah kepada kantor berita Reuters.
“Kongres adalah satu-satunya pihak berwenang yang dapat mengalirkan dana dari Departemen Keuangan,” kata Steve Lenkart, direktur eksekutif Federasi Nasional Pegawai Federal (National Federation of Federal Employees), yang mewakili lebih dari 100.000 pegawai federal. “Dan mereka berhak mengawasi cara uang itu digunakan oleh cabang eksekutif, termasuk, menarik kembali uang tersebut dan mengarahkan lembaga eksekutif jika diperlukan,” ujarnya.
Trump telah menugasi Musk dan mantan kandidat capres Vivek Ramaswamy untuk mengepalai sebuah panel yang bertugas merampingkan postur pemerintah Amerika Serikat dan diprediksi akan menghidupkan kembali rencana untuk mengubah sebagian pegawai federal menjadi berstatus “Daftar F”, yang menghapus jaminan kerja bagi mereka. Musk mengatakan dirinya bisa memangkas anggaran belanja pegawai federal hingga $2 triliun (hampir Rp31.700 triliun), lebih besar daripada anggaran diskresi tahunan.
Karena Kongres Amerika Serikat yang menetapkan anggaran belanja federal, beberapa pihak mengatakan bahwa Partai Republik mungkin akan menolak keras jika terjadi erosi terhadap kekuasaan mereka. Trump, Musk dan Ramaswamy “akan berhadapan dengan mandat Kongres dan Konstitusi,” tambah Lenkart.
Pemerintah Amerika Serikat merupakan penyedia lapangan kerja terbesar di Amerika. Meski banyak pegawai federal yang terkonsentrasi di Ibu Kota Washington, DC, dan di Virginia utara, lembaga-lembaga federal juga mempekerjakan banyak orang di beberapa distrik di Texas, Ohio, dan negara-negara bagian lain yang dikuasai oleh Partai Republik, menurut laporan Layanan Riset Kongres bulan September.
Peran penasihat panel efisiensi pemerintahan mungkin hanya memiliki kewenangan yang terbatas, kata beberapa serikat pekerja.
“Belum jelas kewenangan seperti apa yang akan dimilikinya atau peran pengawasan hukum seperti apa yang akan diembannya,” ujar Michael Knowles, pegawai Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika Serikat (U.S. Citizenship and Immigration Services/USCIS) yang juga presiden serikat Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (American Federation of Government Employees/AFGE) Washington, yang mewakili 750.000 pegawai federal.
Menurutnya, banyak lembaga federal, termasuk USCIS, yang mengalami ketersendatan besar untuk memproses kasus-kasus suaka, sebenarnya memiliki pegawai yang lebih sedikit daripada yang dibutuhkan.
Knowles mengatakan, “Pegawai-pegawai kami sangat tangguh. Mereka sangat pemberani. Mereka punya etos kerja yang luar biasa. Tapi semangat kerja [mereka] jadi terdampak ketika kesetiaan mereka dipertanyakan tanpa alasan yang jelas.”
Sebuah regulasi yang diberlakukan Presiden Joe Biden pada April lalu untuk meningkatkan perlindungan terhadap pegawai pemerintah dapat memperlambat rencana PHK pegawai federal, ujarnya.
Tahun lalu, dua hakim di Pengadilan Banding untuk Sirkuit Kelima Amerika Serikat memutuskan bahwa seorang presiden sepatutnya memiliki kewenangan luas untuk memecat pegawai pemerintah. Belum diketahui apakah ada anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik yang akan menentang Trump dalam isu tersebut.
Ketidakpastian itu telah membuat sebagian pegawai federal ragu untuk melakukan investasi besar yang dapat berdampak pada perekonomian lokal, kata Lilas Soukup, presiden AFGE lokal yang mewakili para pegawai Pusat Pengendalian Penyakit (Centers for Disease Control/CDC) dan Departemen Energi.
Mereka berpikir, “Apakah saya tidak usah saja membeli mobil? Apakah saya tidak usah merenovasi rumah? Itu bergantung pada seperti apa kondisi keuangan saya dalam empat atau lima tahun ke depan, misalnya,” kata Soukup. [rd/uh]
Forum