Setelah dua kali gagal dalam meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk mendanai pemerintah Amerika, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat mengesahkan RUU anggaran sementara atau stopgap untuk mendanai pemerintah federal hingga Maret 2025.
RUU anggaran sementara itu mendapat suara 366 berbanding 34, dengan satu anggota yang hadir. Seluruh dari 34 suara yang menentang RUU tersebut diberikan oleh Partai Republik.
Anggota DPR dari Partai Republik mencapai kesepakatan internal mengenai proposal baru pada Jumat (20/12) pagi. Setelah pertemuan panjang dengan anggota parlemen dari Partai Republik, Ketua DPR Mike Johnson mengatakan mereka telah menyetujui proposal baru untuk mendanai pemerintah.
“Ada kesepakatan bulat bahwa kami perlu melangkah maju,” kata Johnson kepada wartawan. "Namun, saya berharap kita akan terus maju. Kita tidak akan melakukan penutupan kegiatan pemerintahan.”
Upaya terakhir untuk menghindari penutupan pemerintah terjadi setelah Partai Republik di Kongres pada Kamis (19/12) gagal meloloskan RUU belanja negara yang didukung oleh Presiden terpilih Donald Trump. RUU itu akan menaikkan plafon utang, yang diminta Trump pada menit-menit terakhir.
Puluhan anggota Partai Republik memberikan suara menentang RUU tersebut, dan hanya dua anggota Partai Demokrat yang mendukungnya.
Kedua majelis di Kongres – DPR yang dikuasai Partai Republik dan Senat yang dikuasai Partai Demokrat – harus menyetujui langkah tersebut agar bisa meloloskan RUU tersebut dan menghindari penghentian kegiatan pemerintahan.
Presiden Joe Biden mengatakan pada Jumat bahwa dia mendukung RUU tersebut dan akan menandatanganinya.
Rencana baru tersebut merupakan RUU yang sama dengan yang gagal pada Kamis, kecuali tanpa penangguhan plafon utang, menurut laporan media. Artinya, hal ini akan mencakup perluasan pendanaan pemerintah dalam jangka pendek, miliaran dolar untuk bantuan bencana, dan miliaran dolar lagi untuk bantuan kepada petani.
Masalah bagi Johnson muncul minggu ini ketika dia membatalkan kesepakatan pendanaan bipartisan yang telah dia capai dengan Partai Demokrat setelah Trump dan miliarder Elon Musk mengecam rencana tersebut.
Tanpa perpanjangan pendanaan, pendanaan pemerintah secara teknis akan habis pada Jumat tengah malam. Namun sebagian besar dampak penutupan baru akan terasa pada Senin (23/12).
Gedung Putih pada Jumat mendengungkan seruan dari anggota parlemen Partai Demokrat yang mendesak Partai Republik untuk menghindari penutupan pemerintah.
Jika terjadi penutupan kegiatan pemerintahan, banyak pegawai pemerintah yang akan dirumahkan. Namun pegawai pemerintah yang menyediakan layanan penting akan tetap berdinas.
Namun tidak satupun dari pekerja federal tersebut akan dibayar sampai Kongres meloloskan RUU pengeluaran yang baru.
Anggota militer dan penegak hukum federal yang aktif termasuk di antara mereka yang akan terus bekerja, tetapi tidak akan dibayar sampai Kongres menyetujui rencana pengeluaran baru.
Ancaman penutupan datang tepat menjelang Natal. Meskipun sekitar 59.000 dari 62.000 pekerja Administrasi Keamanan Transportasi (Transportation Security Administration/TSA) dianggap penting dan akan terus bekerja tanpa bayaran selama penutupan bandara, TSA mengatakan penutupan bandara kemungkinan masih akan menyebabkan penundaan di bandara.
Penutupan pemerintahan Amerika yang paling lama dalam sejarah berlangsung selama 34 hari sejak Desember 2018 hingga Januari 2019, ketika Presiden Trump saat itu menolak menandatangani RUU alokasi apa pun yang tidak mencakup beberapa miliar dolar untuk pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Taktik itu merusak approval rating Trump. [ft/ah]
Sejumlah informasi dalam laporan ini berasal dari Reuters dan The Associated Press.
