MANILA —
Seorang pejabat Bank Pembangunan Asia memperingatkan Kamis (22/5) akan adanya krisis yang tidak terawasi di Asia Tenggara, yaitu investasi swasta dalam infrastruktur yang belum pulih selama hampir dua dekade sejak krisis finansial Asia.
Stephen Groff, Wakil Presiden ADB untuk operasi, mengatakan dalam sebuah wawancara di sela-sela Forum Ekonomi Asia Timur, bahwa pendanaan swasta untuk infrastruktur di lima negara Asia Tenggara terbesar telah menurun tajam dari US$38 miliar pada 1997 menjadi $25 miliar pada 2010.
"Pada dasarnya, krisis finansial ASEAN mengarah pada krisis kepercayaan diri pemerintah, krisis kepercayaan diri dalam sektor swasta, dan belum ada investasi yang cukup atau diskusi atau perkembangan alat-alat yang memungkinkan pembagian risiko dilakukan secara pantas."
Kelima negara yang ia sebut adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Negara anggota lain adalah Singapura, Kamboja, Laos, Myanmar dan Brunei.
Groff mengatakan sementara investor-investor swasta menanggung risiko, ada jenis-jenis risiko lain yang pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan perlu tanggung "dan hal itu belum dimainkan sebanyak yang diperlukan."
Wilayah ini, yang akan meluncurkan pasar bebas tahun depan yang merangkum 600 juta orang, perlu anggarann $60 miliar per tahun sampai 2020 untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Namun Groff mengatakan ASEAN saat ini baru menghabiskan setengahnya.
Ia mengatakan meski ada beberapa kemajuan pada sejumlah negara pada tahun-tahun belakangan dalam membantu memfasilitasi investasi-investasi swasta dalam infrastruktur dengan menangani masalah-masalah hukum dan peraturan yang membatasi partisipasi swasta, prosesnya tidak mudah dan perlu waktu.
Perlu ada pemikiran mengenai pembiayaan mekanisme-mekanisme bunga pembiayaan, mekanisme menanggulangi risiko, mengembangkan proyek-proyek yang menarik investasi swasta dan menarik kembali simpanan ekstra yang selama ini diinvestasikan dalam obligasi berpendapatan rendah di AS dan Eropa, ujarnya.
Menteri Keuangan Indonesia Muhamad Chatib Basri mengatakan infrastruktur adalah "prioritas utama" negara ini setelah mencapai stabilitas politik di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, ia mengatakan "tantangan besar di masa depan bukan hanya pertumbuhan berkelanjutan namun juga pertumbuhan bersama."
Menteri Keuangan Filipina Cesar Purisima mengatakan populasi wilayah ini yang relatif muda, sumber daya alam dan lokasi geografisnya adalah faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan. Namun untuk menjadikan pertumbuhan berkelanjutan realitas, "wilayah dengan surplus modal" ini perlu membuat lebih banyak investasi-investasi infrastruktur, tambahnya.
"Kita punya uang... tapi kita perlu membuat pasar-pasar keuangan kita lebih efisien dan lebih terbhubung," ujarnya.
"Tata kelola adalah bahan yang paling penting karena bisnis ingin prediktabilitas, ekonomi terbuka dan kemampuan untuk mengurangi risiko."
Stephen Groff, Wakil Presiden ADB untuk operasi, mengatakan dalam sebuah wawancara di sela-sela Forum Ekonomi Asia Timur, bahwa pendanaan swasta untuk infrastruktur di lima negara Asia Tenggara terbesar telah menurun tajam dari US$38 miliar pada 1997 menjadi $25 miliar pada 2010.
"Pada dasarnya, krisis finansial ASEAN mengarah pada krisis kepercayaan diri pemerintah, krisis kepercayaan diri dalam sektor swasta, dan belum ada investasi yang cukup atau diskusi atau perkembangan alat-alat yang memungkinkan pembagian risiko dilakukan secara pantas."
Kelima negara yang ia sebut adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Negara anggota lain adalah Singapura, Kamboja, Laos, Myanmar dan Brunei.
Groff mengatakan sementara investor-investor swasta menanggung risiko, ada jenis-jenis risiko lain yang pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan perlu tanggung "dan hal itu belum dimainkan sebanyak yang diperlukan."
Wilayah ini, yang akan meluncurkan pasar bebas tahun depan yang merangkum 600 juta orang, perlu anggarann $60 miliar per tahun sampai 2020 untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Namun Groff mengatakan ASEAN saat ini baru menghabiskan setengahnya.
Ia mengatakan meski ada beberapa kemajuan pada sejumlah negara pada tahun-tahun belakangan dalam membantu memfasilitasi investasi-investasi swasta dalam infrastruktur dengan menangani masalah-masalah hukum dan peraturan yang membatasi partisipasi swasta, prosesnya tidak mudah dan perlu waktu.
Perlu ada pemikiran mengenai pembiayaan mekanisme-mekanisme bunga pembiayaan, mekanisme menanggulangi risiko, mengembangkan proyek-proyek yang menarik investasi swasta dan menarik kembali simpanan ekstra yang selama ini diinvestasikan dalam obligasi berpendapatan rendah di AS dan Eropa, ujarnya.
Menteri Keuangan Indonesia Muhamad Chatib Basri mengatakan infrastruktur adalah "prioritas utama" negara ini setelah mencapai stabilitas politik di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, ia mengatakan "tantangan besar di masa depan bukan hanya pertumbuhan berkelanjutan namun juga pertumbuhan bersama."
Menteri Keuangan Filipina Cesar Purisima mengatakan populasi wilayah ini yang relatif muda, sumber daya alam dan lokasi geografisnya adalah faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan. Namun untuk menjadikan pertumbuhan berkelanjutan realitas, "wilayah dengan surplus modal" ini perlu membuat lebih banyak investasi-investasi infrastruktur, tambahnya.
"Kita punya uang... tapi kita perlu membuat pasar-pasar keuangan kita lebih efisien dan lebih terbhubung," ujarnya.
"Tata kelola adalah bahan yang paling penting karena bisnis ingin prediktabilitas, ekonomi terbuka dan kemampuan untuk mengurangi risiko."
