JAKARTA —
Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk menggenjot pembangunan infrastruktur tahun depan dalam inisiatif yang nilainya mencapai Rp 380 triliun.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat bahwa tahun depan akan dibangun sekitar 25 proyek infrastruktur di seluruh wilayah di Indonesia. Selain dari anggaran negara atau APBN, biaya pembangunan infrastruktur tersebut rencananya akan didapat melalui skema kerja sama antara pemerintah dan swasta.
Menteri Koordinasi bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan Kamis (14/11), bahwa infrastruktur yang kurang memadai selama ini telah menghambat peningkatan usaha dan distribusi pangan, serta menyebabkan ketidakmerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah.
Hatta berharap perbaikan infrastruktur yang sudah rusak serta pembangunan infrastruktur baru dapat menekan tingginya biaya logistik menjadi sekitar 22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kita menyadari salah satu yang memberatkan dunia usaha dan ekonomi kita adalah masih tingginya biaya logistik yang ditunjukkan dari angka tidak kurang dari 26 persen dari GDP merupakan biaya logistik,” ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, keseriusan pemerintah membangun infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian harus didukung seluruh pihak.
Kementeriaan PU, menurutu Djoko, akan berupaya maksimal mendukung proses perbaikan dan pembangunan infrastruktur.
“Kita dorong terus supaya kerja siang malam, supaya lembur, itu yang bisa kita lakukan untuk semua proyek,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa mengatakan, para pengusaha sudah sering meminta pemerintah memprioritaskan infrastruktur agar ekonomi meningkat.
Ia mengingatkan tiga hal yang selama ini menjadi kendala dalam berbisnis di Indonesia adalah kebijakan yang kurang berpihak kepada pengusaha, tidak adanya kepastian hukum dan buruknya infrastruktur.
Kondisi tersebut ditegaskannya membuat ekspansi usaha tersendat dan berdampak negatif terhadap lambatnya pemerataan ekonomi sehingga angka pengangguran tinggi karena tidak terbukanya lapangan pekerjaan.
“Dengan kondisi begini yang paling pasti dirasakan oleh para pengusaha adalah akan dikurangi, akan ditahan lajunya, kredit akan ditunda. Mungkin beberapa proyek akan dibatalkan, dan sebagainya, otomatis akan menunda pengembangan atau ekspansi dari pada perusahaan-perusahaan,” ujarnya.
Selain mengandalkan skema kerja sama dengan swasta, pemerintah juga terus menambah anggaran pembangunan infrastruktur dalam APBN. Tahun ini anggaran negara untuk inftrastruktur sebesar Rp 180 triliun dan akan ditingkatkan tahun depan menjadi sekitar Rp 200 triliun
Selain ruas jalan dan jembatan, proyek infrastruktur yang akan diprioritaskan dibangun tahun depan adalah bandar udara, pelabuhan, pembangkit listrik dan irigasi.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat bahwa tahun depan akan dibangun sekitar 25 proyek infrastruktur di seluruh wilayah di Indonesia. Selain dari anggaran negara atau APBN, biaya pembangunan infrastruktur tersebut rencananya akan didapat melalui skema kerja sama antara pemerintah dan swasta.
Menteri Koordinasi bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan Kamis (14/11), bahwa infrastruktur yang kurang memadai selama ini telah menghambat peningkatan usaha dan distribusi pangan, serta menyebabkan ketidakmerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah.
Hatta berharap perbaikan infrastruktur yang sudah rusak serta pembangunan infrastruktur baru dapat menekan tingginya biaya logistik menjadi sekitar 22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kita menyadari salah satu yang memberatkan dunia usaha dan ekonomi kita adalah masih tingginya biaya logistik yang ditunjukkan dari angka tidak kurang dari 26 persen dari GDP merupakan biaya logistik,” ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, keseriusan pemerintah membangun infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian harus didukung seluruh pihak.
Kementeriaan PU, menurutu Djoko, akan berupaya maksimal mendukung proses perbaikan dan pembangunan infrastruktur.
“Kita dorong terus supaya kerja siang malam, supaya lembur, itu yang bisa kita lakukan untuk semua proyek,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa mengatakan, para pengusaha sudah sering meminta pemerintah memprioritaskan infrastruktur agar ekonomi meningkat.
Ia mengingatkan tiga hal yang selama ini menjadi kendala dalam berbisnis di Indonesia adalah kebijakan yang kurang berpihak kepada pengusaha, tidak adanya kepastian hukum dan buruknya infrastruktur.
Kondisi tersebut ditegaskannya membuat ekspansi usaha tersendat dan berdampak negatif terhadap lambatnya pemerataan ekonomi sehingga angka pengangguran tinggi karena tidak terbukanya lapangan pekerjaan.
“Dengan kondisi begini yang paling pasti dirasakan oleh para pengusaha adalah akan dikurangi, akan ditahan lajunya, kredit akan ditunda. Mungkin beberapa proyek akan dibatalkan, dan sebagainya, otomatis akan menunda pengembangan atau ekspansi dari pada perusahaan-perusahaan,” ujarnya.
Selain mengandalkan skema kerja sama dengan swasta, pemerintah juga terus menambah anggaran pembangunan infrastruktur dalam APBN. Tahun ini anggaran negara untuk inftrastruktur sebesar Rp 180 triliun dan akan ditingkatkan tahun depan menjadi sekitar Rp 200 triliun
Selain ruas jalan dan jembatan, proyek infrastruktur yang akan diprioritaskan dibangun tahun depan adalah bandar udara, pelabuhan, pembangkit listrik dan irigasi.
