Menteri Informasi dan Kebudayaan Afghanistan mengatakan pemerintahnya akan dengan tegas melindungi kebebasan berbicara dan kebebasan pers, meskipun masyarakat internasional meninggalkan negaranya.
Dalam wawancara dengan VOA, Sayed Makhdoom Raheen mengatakan rancangan undang-undang media yang baru akan membantu mewujudkan hal tersebut serta membuat Radio-Televisi Afghanistan yang dikelola pemerintah dan kantor berita Bakhtar menjadi badan penyiaran publik di luar kendali pemerintah dan kementeriannya.
Akan tetapi Human Rights Watch dan organisasi-organisasi media telah mengemukakan kekhawatiran mengenai sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang tersebut. Kekhawatiran mereka antara lain berkenaan dengan penetapan jaksa khusus untuk menangani kasus-kasus media dan pembentukan badan pengatur untuk mengawasi pers. Langkah tersebut juga melarang badan penyiaran asing di Afghanistan.
Akhir bulan lalu, misi PBB di Afghanistan mengumpulkan sekitar 100 wartawan dan wakil-wakil organisasi media di Kabul untuk membahas rancangan undang-undang itu dan mempersiapkan pernyataan bersama yang akan diserahkan ke pemerintah. Seorang pejabat di Kementerian Informasi dan Kebudayaaan Afghanistan menyatakan kekhawatiran mengenai legislasi itu tidak beralasan dan bahwa langkah itu akan membuahkan kebebasan yang lebih luas.
Dalam wawancara dengan VOA, Menteri Raheen menekankan bahwa undang-undang itu masih berupa rancangan dan bahwa jika didapati ada bagian yang tidak baik bagi kebebasan berbicara, pemerintah akan menghapusnya. Ia menyambut baik masukan dari para wartawan dan masyarakat.
Dalam indeks Kebebasan Pers Dunia terbaru, organisasi Wartawan tanpa Tapal Batas (Reporters withouth Borders) menempatkan Afghanistan di posisi ke-150 di antara 179 negara, seraya menyebut ancaman kekerasan dari kelompok-kelompok ekstremis dan politik sebagai kekhawatiran utama para wartawan.
Dalam wawancara dengan VOA, Sayed Makhdoom Raheen mengatakan rancangan undang-undang media yang baru akan membantu mewujudkan hal tersebut serta membuat Radio-Televisi Afghanistan yang dikelola pemerintah dan kantor berita Bakhtar menjadi badan penyiaran publik di luar kendali pemerintah dan kementeriannya.
Akan tetapi Human Rights Watch dan organisasi-organisasi media telah mengemukakan kekhawatiran mengenai sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang tersebut. Kekhawatiran mereka antara lain berkenaan dengan penetapan jaksa khusus untuk menangani kasus-kasus media dan pembentukan badan pengatur untuk mengawasi pers. Langkah tersebut juga melarang badan penyiaran asing di Afghanistan.
Akhir bulan lalu, misi PBB di Afghanistan mengumpulkan sekitar 100 wartawan dan wakil-wakil organisasi media di Kabul untuk membahas rancangan undang-undang itu dan mempersiapkan pernyataan bersama yang akan diserahkan ke pemerintah. Seorang pejabat di Kementerian Informasi dan Kebudayaaan Afghanistan menyatakan kekhawatiran mengenai legislasi itu tidak beralasan dan bahwa langkah itu akan membuahkan kebebasan yang lebih luas.
Dalam wawancara dengan VOA, Menteri Raheen menekankan bahwa undang-undang itu masih berupa rancangan dan bahwa jika didapati ada bagian yang tidak baik bagi kebebasan berbicara, pemerintah akan menghapusnya. Ia menyambut baik masukan dari para wartawan dan masyarakat.
Dalam indeks Kebebasan Pers Dunia terbaru, organisasi Wartawan tanpa Tapal Batas (Reporters withouth Borders) menempatkan Afghanistan di posisi ke-150 di antara 179 negara, seraya menyebut ancaman kekerasan dari kelompok-kelompok ekstremis dan politik sebagai kekhawatiran utama para wartawan.
