Pasca dicabutnya Undang-undang nomor 7 tahun 2004 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air, pemerintah berkewajiban mengembalikan fungsi negara dalam menyediakan air bersih bagi rakyatnya. Seruan ini disampaikan para aktivis lingkungan di Surabaya, memperingati Hari Air Sedunia.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), Prigi Arisandi mengatakan, peringatan Hari Air Sedunia ini harus dapat menjadi momentum bagi negara dan pemerintah, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat Indonesia akan air bersih yang layak konsumsi.
“Negara harus siap untuk mengembalikan mandat rakyat kalau mereka mutlak berwenang atas pengelolaan sumber daya air, artinya kita juga, masyarakat mendorong itu, DPRD, komunitas, rakyat harus mendorong pemerintah agar jangan sampai lagi pengelolaan itu kembali ke sepuluh tahun lalu, asing, swasta, menguasai hajat kita. Jadi sebenarnya dosa besar bagi negara ini kalau tidak bisa menyediakan air bersih untuk rakyatnya, karena air bersih adalah hak asasi manusia,” kata Prigi.
Prigi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah pusat maupun di daerah, yang dianggap kurang serius dalam menjaga serta memelihara kelestarian sumber air. Padahal keberadaan air sebagai sumber kehidupan masyarakat, memegang peranan penting yang harus dikembalikan fungsinya secara benar.
“Ya yang terpenting ini kan water for life, kita mengembalikan fungsi air untuk kehidupan. Kita melihat kalau air itu adalah sumber kehidupan, kalau sungai itu adalah peradaban. Selama ini Menteri PU (Pekerjaan Umum), Gubernur Jawa Timur, menurut kami abai dalam bagaimana mereka menyelenggarakan penyelamatan dan pelestarian di sumber-sumber air,” tambahnya.
Kondisi air sungai yang tercemar oleh limbah maupun sampah plastik, juga menjadi keprihatinan ditengah sulitnya masyarakat memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hermawan Some dari Komunitas Nol Sampah mengatakan, upaya menjaga sungai dari limbah maupun sampah plastik harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat, agar bahaya sampah plastik tidak semakin mengancam kehidupan makhluk lain khususnya yang ada di dalam sungai maupun laut.
“Iya itu sangat penting karena sebagian besar sampah plastik pasti masuk ke laut, pasti masuk ke sungai, dan kita tahu setahun sampah plastik Indonesia bisa mencapai 4,5 juta ton yang masuk ke laut, dan Indonesia adalah peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia ini dibawah China. Dampak terburuk misalnya bisa membunuh satwa-satwa atau biota yang ada di situ, kemudian dia bisa menyumbat saluran kalau itu masuk saluran. Kita lihat pantai timur Surabaya banyak mangrove yang mati karena sampah plastik menutupi akar dan menutupi anak-anak mangrove yang ada disana,” kata Hermawan.
