Sejumlah aktivis Myanmar, Kamis (1/4), membakar sejumlah salinan konstitusi hasil rancangan militer sebagai aksi protes, dua bulan setelah junta merebut kekuasaan. Sementara itu, utusan khusus PBB memperingatkan risiko terjadinya pertumpahan darah karena tindakan keras militer yang intensif terhadap para pengunjuk rasa anti-kudeta.
Myanmar telah diguncang oleh aksi-aksi protes sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari setelah mengklaim adanya penipuan pada pemilu parlemen November lalu.
Suu Kyi dan sejumlah anggota lain partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ditahan. Junta menuduhnya melakukan beberapa kejahatan ringan termasuk secara ilegal mengimpor enam radio genggam dan melanggar protokol virus corona, tetapi media domestik melaporkan, Rabu bahwa Suu Kyi dapat didakwa melakukan pengkhianatan, yang dapat dijatuhi hukuman mati.
Salah seorang pengacara Suu Kyi, Min Min Soe, mengatakan, tidak ada dakwaan baru yang diajukan pada sidang kasus Suu Kyi, Kamis (1/4). Tim pengacara Suu Kyi mengatakan, tuduhan-tuduhan yang dihadapi perempuan peraih Nobel Perdamaian itu dibuat-buat.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgene memperingatkan kemungkinan terjadinya pertumpahan darah menyusul gejolak dalam pertempuran antara militer dan kelompok-kelompok pemberontak etnis minoritas di daerah-daerah perbatasan.
Sedikitnya 20 tentara tewas dan empat truk militer hancur akibat bentrokan militer dengan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), salah satu kelompok pemberontak paling kuat di Myanmar, menurut laporan kantor berita DVB. Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan itu dan juru bicara junta militer juga tidak menanggapi permintaaan komentar terkait laporan tersebut.
Militer Myanmar juga telah mulai membom posisi-posisi sebuah kelompok lainnya, Serikat Nasional Karen (KNU), untuk pertama kalinya waktu dalam lebih dari 20 tahun. Ribuan penduduk desa terpaksa mengungsi untuk menghindari kekerasan. Banyak di antara mereka melarikan diri ke Thailand.
Di banyak kota di berbagai penjuru Myanmar, aksi-aksi protes kembali berlangsung, namun umumnya berlangsung pada malam hari atau fajar pada hari Kamis, menurut sejumlah media dan foto-foto yang diunggah di media-media sosial.
Christine Schraner Burgene, mengatakan kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB bahwa militer Myanmar tidak mampu mengelola negara, dan memperingatkan situasi di lapangan akan memburuk. Menurutnya, dewan itu harus mempertimbangkan tindakan yang berpotensi signifikan karena pertumpahan darah akan segera terjadi.
Dewan Keamanan telah menyatakan keprihatinan dan mengutuk kekerasan yang dialami para pengunjuk rasa. Tetapi, dewan itu gagal menyebut tindakan pengambilalihan kekuasaan di Myanmar sebagai kudeta dan gagal menyepakati kemungkinan untuk mengambil tindakan lebih lanjut karena adanya tentangan dari China, Rusia, India dan Vietnam.
Setidaknya 536 warga sipil tewas dalam aksi-aksi protes di Myanmar, dan 141 diantaranya terjadi Sabtu lalu, hari paling berdarah sejak kerusuhan berkecamuk, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). [ab/lt]
