Isu Iklim
'Alam Sedang Menghukum Kita': Kekeringan Ancam Petani dan Peternak Lebah Meksiko
Di negara bagian Chihuahua di wilayah utara Meksiko, penduduk dan petani dengan cemas menunggu awan yang membawa hujan untuk mengisi kembali bendungan, sumur air, dan laguna yang kering. Namun, penantian mereka selama ini sia-sia.
Negara bagian terbesar di Meksiko ini memiliki iklim yang kering atau semi-kering pada musim-musim terbaik. Akan tetapi, wilayah tersebut saat ini menghadapi tingkat curah hujan yang sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir. Di dekat kota Buenaventura, bendungan Las Lajas hampir kosong dan air yang tersisa dipenuhi oleh ikan mati.
"Situasinya suram." kata Rogelio Pacheco Flores, kepala kotamadya Buenaventura. "Bendungan ini dapat dikatakan sudah tidak lagi memiliki air. Kami melihat kehancuran total, kenyataannya alam sedang menghukum kami."
Sapi-sapi dari peternakan terdekat datang untuk menyejukkan diri di lumpur basah yang tersisa, tetapi bendungan yang jebol mengakibatkan banyak petani menderita karena mereka tidak dapat mengairi tanaman mereka.
Pada musim tanam sebelumnya, sumur-sumur membantu mengairi lahan. Namun, di tengah kekeringan, para petani memutuskan untuk membiarkan lahan mereka tidak ditanami atau menggunakan air yang pasokannya sangat langka itu untuk menjaga agar rumpun pohon kenari yang sudah lama ada, tidak mati.
"Ketinggian sumur pertanian kami menyusut," kata petani setempat Angel Rueda Solorio. "Kami tidak dapat lagi menanam tanaman karena kekurangan air. Kami sudah mengalami beberapa tahun, mungkin dua tahun berturut-turut tidak mendapat hujan."
Peternak lebah lokal juga terkena dampaknya. Lebah-lebah mati dalam jumlah besar karena kurangnya hujan telah mengurangi mekarnya bunga liar secara drastis. Akibatnya, lebah mencari serbuk sari di lahan-lahan pertanian, di mana herbisida dan hama lainnya bisa membunuh mereka.
"Saat ini, nyaris tidak ada tumbuhan di lanskap tersebut karena kekeringan," kata Adan Rascon Ramos, seorang peternak lebah yang telah 30 tahun beternak lebah di daerah tersebut.
Karena permukaan air telah menurun, aktivitas pariwisata lokal menjadi sepi. Begitu pula dengan penangkapan ikan, sehingga para produsen berharap bahwa kondisi akan membaik dalam beberapa bulan ke depan.
"Saya sudah bekerja selama setahun di bendungan ini dan saya lihat jumlah orang yang datang untuk berjalan-jalan di sekitar bendungan ini telah menurun sejak tahun lalu," kata Daniel Alberto Rubi, seorang nelayan yang menyediakan tur perahu bagi pengunjung."
"Tahun ini keadaannya menjadi sangat kering. Bendungan hanya tersisa 20 persen dari kapasitas aslinya dan angka tersebut terus menyusut." [rz/ft]
See all News Updates of the Day
KTT Desertifikasi PBB Berlangsung di Riyadh, Arab Saudi
Sesi ke-16 Konferensi Iklim PBB (COP16) untuk memerangi penggurunan dibuka di Riyadh, hari Senin (2/12). Konferensi berlangsung dengan peringatan bahwa kalau tidak ada tindakan sekarang, kerusakan yang ditimbulkan nantinya akan lebih parah.
Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Eksekutif Konvensi PBB untuk memerangi penggurunan (UNCCD) Ibrahim Thiaw mengatakan "Jumlahnya mungkin tampak besar dan memang besar. Kita membutuhkan 2,3 triliun dolar pada 2030. Tetapi jika kita melihat dunia seperti sekarang ini, itulah anggaran yang kita habiskan tahun ini, atau tahun lalu untuk pertahanan.”
Konferensi tersebut antara lain akan membahas degradasi tanah, penggurunan dan kekeringan, menurut pernyataan PBB. Sesi kali ini juga untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, karena dihadiri anggota masyarakat sipil dan ahli dari 196 negara, serta Uni Eropa yang mempromosikan "tindakan mendesak," menurut pernyataan itu.
COP 16 ini diperkirakan menjadi pertemuan puncak terbesar dan paling ambisius yang membahas lahan dan ketahanan kekeringan, menurut PBB. [ka/ab]
- Associated Press
Negara-negara Kepulauan Ajukan Kasus Perubahan Iklim ke Pengadilan Tinggi PBB
Sebuah kasus perubahan iklim yang bersejarah, dibuka di pengadilan tertinggi PBB (ICJ) di Den Haag, Senin (2/12) ketika beberapa negara kepulauan kecil cemas akan naiknya air laut. Mereka mengatakan kepada pengadilan tersebut bahwa mereka yakin perubahan iklim membahayakan kelangsungan hidup mereka.
Pengadilan yang berpusat di Den Haag, Belanda, akan mendengarkan pendapat 99 negara dan lebih dari selusin organisasi antar pemerintah selama dua minggu. Itu adalah jumlah peserta terbesar dalam hampir 80 tahun sejarah Mahkamah Internasional (ICJ).
Setelah bertahun-tahun melakukan lobi, Majelis Umum PBB tahun lalu meminta pendapat ICJ mengenai “kewajiban negara dalam kaitannya dengan perubahan iklim.”
Dalam sesi pembukaan sidang selama dua minggu, Jaksa Agung negara kepulauan Vanuatu, Arnold Kiel Loughman mengatakan, kelangsungan hidup “rakyat saya dan banyak orang lainnya dipertaruhkan.”
“Sebagai pejabat hukum utama di negara saya, saya datang ke pengadilan ini karena upaya hukum di dalam negeri tidak mampu mengatasi krisis sebesar ini,” sebutnya.
Keputusan apa pun yang diambil oleh pengadilan, akan menjadi masukan yang tidak mengikat dan tidak secara langsung bisa memaksa negara-negara kaya untuk mengambil langkah membantu negara-negara yang menghadapi kesulitan.
Arnold Kiel Loughman menambahkan, “Negara-negara berkewajiban untuk bertindak dengan tekun, untuk mencegah kerusakan sangat besar yang merugikan lingkungan, men-cegah, mengurangi emisi dan memberi dukungan kepada negara-negara seperti negara saya, untuk melindungi hak asasi manusia generasi kini dan berikutnya.”
Keputusaan ICJ lebih dari sekedar simbol yang kuat, karena dapat men-jadi dasar tindakan hukum lainnya, termasuk tuntutan hukum di dalam negeri.
Dalam satu dasawarsa hingga tahun 2023, permukaan air laut di dunia meningkat rata-rata 4,3 sentimeter, dan sebagian wilayah Pasifik masih meningkat lebih tinggi.
Dunia juga mengalami pemanasan sebesar 1,3 derajat Celcius sejak masa pra-industri, akibat pembakaran bahan bakar fosil.
Sebelum bersidang, para hakim diberi penjelasan tentang ilmu penge-tahuan di balik kenaikan suhu dunia oleh badan perubahan iklim PBB, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim. [ps/ab]
- Associated Press
Kasus Perubahan Iklim akan Disidangkan di Mahkamah Pidana Internasional PBB
Setelah lobi bertahun-tahun oleh negara-negara kepulauan yang khawatir akan lenyap begitu saja akibat naiknya permukaan air laut, Majelis Umum PBB tahun lalu meminta pendapat Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) tentang “kewajiban Negara-negara terkait perubahan iklim.”
Mahkamah tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menangani kasus terbesar dalam sejarahnya pada Senin (2/12), ketika membuka sidang yang akan berlangsung selama dua minggu mengenai apa yang secara hukum harus dilakukan negara-negara di seluruh dunia untuk memerangi perubahan iklim dan membantu negara-negara yang rentan melawan dampak buruknya.
Setelah lobi bertahun-tahun oleh negara-negara kepulauan yang khawatir akan lenyap begitu saja akibat naiknya permukaan air laut, Majelis Umum PBB tahun lalu meminta pendapat Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) tentang “kewajiban Negara-negara terkait perubahan iklim.”
“Kami ingin pengadilan mengonfirmasi bahwa tindakan yang telah merusak iklim adalah melanggar hukum,” kata Margaretha Wewerinke-Singh, yang memimpin tim hukum untuk Vanuatu, negara kepulauan di Pasifik, kepada kantor berita Associated Press.
Dalam satu dekade hingga 2023, permukaan laut telah naik dengan rata-rata global sekitar 4,3 sentimeter, dan beberapa bagian di Pasifik naik lebih tinggi lagi. Dunia juga telah menghangat 1,3 derajat Celsius sejak masa pra-industri karena pembakaran bahan bakar fosil.
Vanuatu adalah salah satu dari sekelompok negara kecil yang mendorong intervensi hukum internasional dalam krisis iklim.
“Kami hidup di garis depan dari dampak perubahan iklim. Kami adalah saksi dari kehancuran tanah kami, mata pencaharian kami, budaya kami, dan hak asasi kami,” kata utusan perubahan iklim Vanuatu Ralph Regenvanu kepada wartawan sebelum sidang.
Setiap keputusan mahkamah akan menjadi nasihat yang tidak mengikat dan tidak dapat secara langsung memaksa negara-negara kaya untuk bertindak membantu negara-negara yang sedang berjuang. Namun, keputusan itu akan menjadi lebih dari sekadar simbol yang kuat karena dapat berfungsi sebagai dasar untuk tindakan hukum lainnya, termasuk gugatan hukum domestik.
Pada hari Minggu (1/12), menjelang sidang, kelompok advokasi menyatukan organisasi lingkungan dari seluruh dunia. Kelompok Mahasiswa Kepulauan Pasifik Melawan Perubahan Iklim — yang pertama kali mengembangkan gagasan untuk meminta opini penasihat — bersama dengan Pemuda Dunia untuk Keadilan Iklim merencanakan aksi sore hari dengan pidato, musik, dan diskusi.
Mulai hari Senin, mahkamah yang berpusat di Den Haag itu akan mendengarkan keterangan dari 99 negara dan belasan organisasi antarpemerintah selama dua minggu. Ini adalah sidang terbesar dalam sejarah lembaga itu yang hampir berusia 80 tahun. [lt/ka]
Badai Bora Banjiri Rumah dan Jalanan di Pulau Rhodes, Yunani
Hujan deras membanjiri rumah-rumah, sejumlah tempat usaha, dan jalan-jalan di pulau wisata populer Yunani, Rhodes, pada hari Minggu (1/12), memaksa pihak berwenang untuk sementara melarang penggunaan kendaraan saat Badai Bora menghantam negara itu untuk hari kedua.
Pada hari Sabtu (30/11), seorang pria tewas dalam banjir bandang yang melanda pulau Yunani lainnya di wilayah Aegea utara.
Dinas pemadam kebakaran menerima lebih dari 650 panggilan untuk memompa air keluar dari bangunan-bangunan yang banjir di Pulau Rhodes dan mengevakuasi 80 orang ke tempat yang lebih aman. Kota Ialysos di pulau tersebut dinyatakan menjadi wilayah paling parah yang terdampak banjir. Tidak ada korban luka yang dilaporkan.
Mobil-mobil dan puing-puing menumpuk tinggi di jalan-jalan Rhodes yang terendam air, dan penduduk berusaha membersihkan lumpur dari properti mereka yang tergenang air.
“Situasinya tragis, beberapa orang kehilangan rumah, beberapa orang mengungsi, mobil-mobil kami dalam kondisi yang mengerikan,” kata Sofia Kanelli di Ialysos.
Juru bicara pemadam kebakaran Vassilis Varthakogiannis mengatakan kepada SKAI TV Yunani bahwa cuaca buruk akan berlanjut pada hari Senin (2/12).
Negara di kawasan Mediterania itu telah dilanda banjir dan kebakaran hutan dalam beberapa tahun terakhir, dan para ilmuwan mengatakan bahwa Yunani telah menjadi “pusat” bagi perubahan iklim.
“Kondisi dalam beberapa tahun terakhir berbeda; kami mengalami hujan lebat dan banjir mendadak,” kata Varthakogiannis.
Pada tahun 2023, lebih dari 20.000 wisatawan dan penduduk setempat terpaksa meninggalkan rumah dan hotel di tepi pantai karena kebakaran hutan yang berlangsung selama berhari-hari.
Badai petir dan hujan lebat juga mengganggu layanan kereta api di daratan utama Yunani, terutama di bagian tengah dan utara negara tersebut. [lt/ka]
- Leonard Triyono
Forum