Pemerintah Amerika mengakhiri Status Perlindungan Sementara bagi 57 ribu orang warga Honduras yang telah tinggal di Amerika Serikat selama hampir 20 tahun.
Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika mengumumkan, Jumat (4/5) Departemen itu menangguhkan 18 bulan tanggal pengakhiran status mereka menjadi tanggal 5 Januari tahun 2020, untuk “memungkinkan transisi yang tertib.”
Pemerintah Honduras mengatakan pihaknya kecewa atas keputusan Amerika itu dan kurang mampu menerima kembali demikian banyak pengungsi yang pulang.
Pemimpin fraksi Demokrat dalam Kongres Amerika, Nancy Pelosi, mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas keputusan pemerintah dengan mengatakan bahwa “pencabutan status perlindungan sementara dan deportasi puluhan ribu keluarga hanya akan memperdalam kesulitan di Honduras, dimana ketidakstabilan politik, kekurangan pangan dan kekerasan komplotan penjahat terus menimbulkan penderitaan yang berat terhadap penduduk setempat.”
Bagi warga Honduras, status perlindungan mereka telah berlaku sejak tahun 1999, setelah topan Mitch tahun 1998 menimbulkan kehancuran di negara benua Amerika Tengah itu.
Pengakhiran status pengungsi warga Honduras itu berarti bahwa lebih dari 400 ribu orang dari beberapa negara yang dilanda kekerasan dan bencana alam menghadapi kemungkinan deportasi tahun ini, kecuali kalau mereka telah memperoleh status penduduk tetap dengan cara lain. [gp]
