Pemerintah Australia percaya bahwa amnesti senjata yang dilakukan selama tiga bulan, tepatnya hingga 30 September lalu, membuat negara itu lebih aman. Ada 51.461 senjata yang diserahkan warga Australia dalam amnesti – tanpa perlu memberi penjelasan soal kepemilikannya pada pemerintah – sejak penembakan massal di negara bagian Tasmania tahun 1996.
Menyebarnya kepemilikan senjata gelap dan potensi dampaknya terhadap keamanan nasional telah mendorong pemerintah menyerukan warga Australia untuk menyerahkan senjata mereka tanpa rasa takut akan penuntutan. Para pejabat khawatir senjata api ala militer, pistol dan senapan jatuh ke tangan ekstremis dan kelompok-kelompok penjahat.
Diperkirakan ada sekitar 260 ribu senjata yang tidak terdaftar di Australia, yang memiliki aturan kepemilikan senjata paling tegas di dunia. Hal ini mencakup masa tunggu 28 hari sejak membeli senjata, pemeriksaan latar belakang yang komprehensif, dan persyaratan untuk “memiliki alasan yang bisa dijustifikasi” untuk memiliki senjata.
Tidak ada penembakan massal terjadi di Australia sejak aturan itu diberlakukan.
Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengatakan peraturan itu sangat penting bagi masyarakat Australia.
“Sekarang, sangat penting mempertahankan undang-undang pengendalian senjata yang kita miliki. Aturan hukum itu termasuk yang paling tegas di dunia. Kami telah menyaksikan tragedi mengejutkan di Las Vegas. Pembunuhnya memiliki koleksi senjata semi-otomatis, hal yang tidak bisa dimiliki di Australia. Jadi kita memiliki undang-undang pengendalian senjata api yang tegas, kita tidak bisa menilai semua akan baik-baik saja,” tandasnya.
Siapapun yang diketahui memiliki senjata api yang tidak terdaftar di Australia bisa dijatuhi hukuman empat tahun penjara atau denda yang berat. Partai Buruh yang beroposisi menyerukan amnesti senjata selama tiga bulan itu diperpanjang, dan vonis hukuman seumur hidup terhadap penjahat yang menyelundupkan senjata api ke Australia. [em/al]
