Amnesty Internasional mengatakan beberapa pemerintah di kawasan Asia-Pasifik meningkatkan penindakan mereka terhadap oposisi politik tahun 2011, dalam upaya untuk memperketat cengkeraman mereka pada kekuasaan menyusul pergolakan di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Laporan tahunan ke-50 organisasi itu mengenai hak azasi manusia global mengatakan hari Kamis bahwa para aktivis dan jurnalis di Asia terinspirasi oleh yang disebut Arab Spring untuk mempertahankan hak-hak mereka dan menyerukan dilakukannya reformasi politik.
Tetapi organisasi itu mengatakan seruan-seruan itu ditanggapi dengan keras oleh pemerintah-pemerintah yang berniat untuk tetap berkuasa. Organisasi itu secara khusus mengecam Tiongkok karena menahan dan mengganggu puluhan pengeritik pemerintah dan menyebut hal tersebut sebagai salah satu penindakan terburuk sejak aksi-aksi protes di Lapangan Tiananmen tahun 1989.
Di Korea Utara, Amnesty mengatakan tidak ada perbaikan pada rekor hak asasi manusia yang sudah buruk setelah Kim Jong-Un mulai berkuasa menyusul kematian ayahnya akhir tahun lalu. Amnesty mengatakan orang-orang yang menyimpang dari ideologi resmi dapat bergabung dengan ribuan orang yang sudah ditahan dalam banyak kamp penjara politik di negara itu.
Dalam laporan tersebut, Amnesty Internasional menuduh negara-negara Asia lainnya mematikan perbedaan pendapat dengan cara-cara yang lebih tidak keras, dengan menyebut Burma dan Vietnam yang memiliki badan-badan intelijens yang berdedikasi untuk mengintimidasi dan membungkam para pengeritik.
Laporan itu juga mengecam Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra yang baru terpilih karena gagal menghentikan penegakan undang-undang yang melarang orang mengeritik keluarga kerajaan.
Laporan tahunan ke-50 organisasi itu mengenai hak azasi manusia global mengatakan hari Kamis bahwa para aktivis dan jurnalis di Asia terinspirasi oleh yang disebut Arab Spring untuk mempertahankan hak-hak mereka dan menyerukan dilakukannya reformasi politik.
Tetapi organisasi itu mengatakan seruan-seruan itu ditanggapi dengan keras oleh pemerintah-pemerintah yang berniat untuk tetap berkuasa. Organisasi itu secara khusus mengecam Tiongkok karena menahan dan mengganggu puluhan pengeritik pemerintah dan menyebut hal tersebut sebagai salah satu penindakan terburuk sejak aksi-aksi protes di Lapangan Tiananmen tahun 1989.
Di Korea Utara, Amnesty mengatakan tidak ada perbaikan pada rekor hak asasi manusia yang sudah buruk setelah Kim Jong-Un mulai berkuasa menyusul kematian ayahnya akhir tahun lalu. Amnesty mengatakan orang-orang yang menyimpang dari ideologi resmi dapat bergabung dengan ribuan orang yang sudah ditahan dalam banyak kamp penjara politik di negara itu.
Dalam laporan tersebut, Amnesty Internasional menuduh negara-negara Asia lainnya mematikan perbedaan pendapat dengan cara-cara yang lebih tidak keras, dengan menyebut Burma dan Vietnam yang memiliki badan-badan intelijens yang berdedikasi untuk mengintimidasi dan membungkam para pengeritik.
Laporan itu juga mengecam Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra yang baru terpilih karena gagal menghentikan penegakan undang-undang yang melarang orang mengeritik keluarga kerajaan.
