Amnesty International mengatakan pelanggaran hak azasi manusia di daerah-daerah suku minoritas Burma telah meningkat dalam satu tahun ini, walaupun reformasi politik dan ekonomi telah diadakan baru-baru ini di negara Asia Tenggara itu.
Dalam laporan tahunan yang dikeluarkan hari Kamis, organisasi pengawas pelanggaran HAM yang berbasis di Inggris itu mendokumentasikan kasus-kasus eksekusi di luar hukum, penyiksaan, dan kerja paksa oleh militer Burma di zona perang etnik negara itu.
Benjamin Zawacki, seorang peneliti Asia di Amnesty International, mengatakan kepada VOA bahwa pelanggaran itu bertentangan dengan reformasi politik yang telah dilakukan dalam dalam satu tahun ini oleh presiden Burma Thein Sein.
Tetapi, Zawacki mengatakan pejabat pemerintah dan militer yang telah melakukan pelanggaran hak azasi manusia tetap bebas dari tuntutan hukum, walaupun tahun lalu telah dibentuk Komisi Hak Azasi Manusia Nasional.
Kepemimpinan militer yang menindas di Burma mengizinkan pemerintah sipil baru mengambil-alih kekuasaan tahun lalu. Pemerintah telah membebaskan sebagian tahanan politik, melonggarkan penyensoran media, dan mengizinkan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi berhasil mencalonkan diri dan menang dalam pemilu parlemen.
Dalam laporan tahunan yang dikeluarkan hari Kamis, organisasi pengawas pelanggaran HAM yang berbasis di Inggris itu mendokumentasikan kasus-kasus eksekusi di luar hukum, penyiksaan, dan kerja paksa oleh militer Burma di zona perang etnik negara itu.
Benjamin Zawacki, seorang peneliti Asia di Amnesty International, mengatakan kepada VOA bahwa pelanggaran itu bertentangan dengan reformasi politik yang telah dilakukan dalam dalam satu tahun ini oleh presiden Burma Thein Sein.
Tetapi, Zawacki mengatakan pejabat pemerintah dan militer yang telah melakukan pelanggaran hak azasi manusia tetap bebas dari tuntutan hukum, walaupun tahun lalu telah dibentuk Komisi Hak Azasi Manusia Nasional.
Kepemimpinan militer yang menindas di Burma mengizinkan pemerintah sipil baru mengambil-alih kekuasaan tahun lalu. Pemerintah telah membebaskan sebagian tahanan politik, melonggarkan penyensoran media, dan mengizinkan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi berhasil mencalonkan diri dan menang dalam pemilu parlemen.
