Organisasi HAM, Amnesty Internasional mendesak Mesir untuk meminta pertanggung jawaban anggota polisi dan militer atas penyiksaan terhadap demonstran dan untuk mereformasi lembaga-lembaga itu guna mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.
Direktur Eksekutif Amnesty International di Amerika Suzanne Nossel memberitahu VOA hari Selasa bahwa ke dua kelompok yang berbasis di London mendokumentasikan dua laporan pelanggaran yang dilakukan oleh militer di bawah Dewan Militer yang dulu berkuasa di Mesir.
Laporan itu mengatakan para demonstran diadili oleh pengadilan militer tapi tentara yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu tidak diharuskan disidangkan di pengadilan sipil yang independen.
Amnesty Internasional mengatakan Mesir membutuhkan “reformasi besar” untuk mengganti armada polisinya guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Organisasi itu juga mengatakan panel yang dibentuk Presiden Mohamed Morsi untuk menyelidiki pembunuhan dan luka-luka yang dialami para demonstran di bawah kekuasaan militer harus di beri waktu, sumber daya dan kekuasaan untuk menjalankan tugasnya.
Direktur Eksekutif Amnesty International di Amerika Suzanne Nossel memberitahu VOA hari Selasa bahwa ke dua kelompok yang berbasis di London mendokumentasikan dua laporan pelanggaran yang dilakukan oleh militer di bawah Dewan Militer yang dulu berkuasa di Mesir.
Laporan itu mengatakan para demonstran diadili oleh pengadilan militer tapi tentara yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu tidak diharuskan disidangkan di pengadilan sipil yang independen.
Amnesty Internasional mengatakan Mesir membutuhkan “reformasi besar” untuk mengganti armada polisinya guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Organisasi itu juga mengatakan panel yang dibentuk Presiden Mohamed Morsi untuk menyelidiki pembunuhan dan luka-luka yang dialami para demonstran di bawah kekuasaan militer harus di beri waktu, sumber daya dan kekuasaan untuk menjalankan tugasnya.
