Gedung Putih mengutuk serangan gas yang diduga dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap warga sipil di provinsi Idlib hari Selasa (4/4). Hampir 100 warga sipil dilaporkan tewas dan banyak lagi cedera dalam apa yang diduga sebagai salah satu serangan kimia mematikan di Suriah sejak 2013.
Setelah serangan itu komunitas internasional memaksa Presiden Bashar al-Assad untuk menyerahkan persediaan senjata kimia milik Suriah. Seorang pakar Timur Tengah mengatakan kepada wartawan VOA Zlatica Hoke bahwa penggunaan gas beracun terakhir oleh Assad memberikan sinyal bahwa Damaskus kini tidak peduli tentang kemungkinan konsekuensi yang dihadapinya.
Gedung Putih hari Selasa (4/4) mengutuk apa yang mereka sebut serangan senjata kimia “tercela” terhadap warga sipil oleh pemerintah Suriah dan mengatakan aksi-aksi “keji” ini tidak boleh diabaikan oleh dunia yang beradab. Pernyataan Presiden Donald Trump, yang dibacakan oleh juru bicara Gedung Putih Sean Spicer, menyalahkan serangan itu pada apa yang disebutnya “kelemahan” pemerintahan Amerika Serikat pada masa lalu.
“Presiden Obama mengatakan pada 2012 bahwa ia akan menetapkan dalam tanda petik ‘garis merah’ terhadap penggunaan senjata kimia dan kemudian dia tidak melakukan apa pun,” kata Sean Spicer.
Setelah serangan oleh rezim Assad dengan menggunakan gas sarin pada tahun 2013 yang membuat marah dunia, Trump mendesak Obama agar menahan diri dari tindakan di Suriah, dengan alasan Amerika tidak akan mendapat manfaat dari keterlibatannya di sana.
Namun, para pengamat segera bereaksi. Salah seorang di antaranya adalah Steen Geydemann, dari Brookings Institution, organisasi nirlaba di Washington, D.C., yang berkecimpung dalam riset kebijakan publik.
“Jadi, menyalahkan Demokrat sekarang atas penolakan pemerintahan Trump untuk bertindak menurut saya sangat munafik,” kata Steen Geydemann.
Pakar Timur Tengah Steven Heydemann berbicara dengan VOA lewat Skype. Dia mengatakan bahwa pemerintah Suriah jelas berada di balik serangan hari Selasa itu.
“Saya kira itu antara lain karena mereka mengharapkan dukungan Rusia dan juga karena mereka merasa bahwa mekanisme akuntabilitas untuk pemberlakuan sanksi terhadap Suriah karena penggunaan senjata semacam itu telah melemah. Mekanisme itu melemah antara lain karena keberhasilan yang mereka capai di medan tempur dan juga karena terpilihnya Donald Trump,” imbuhnya.
Heydemann mengatakan Dewan Keamanan PBB harus mengadakan pemungutan suara untuk menghukum pemerintah Suriah atas kejahatan perang yang telah dilakukan terhadap rakyatnya. Jika Rusia atau anggota dewan lain yang memiliki hak veto menghalangi langkah itu, maka negara itu akan dianggap sebagai kaki tangan dalam kejahatan.
Rusia mentah-mentah telah membantah terlibat dalam serangan tersebut.
Kelompok HAM Amnesty Internasional mengatakan para pelaku serangan itu harus ditemukan dan diminta bertanggung jawab.
“Penting untuk dicatat juga bahwa telah ada serangan-serangan kimia lainnya selama bertahun-tahun oleh kelompok bersenjata pemerintah dan non-pemerintah. Serangan-serangan itu telah dikukuhkan oleh laporan-laporan PBB selama bertahun-tahun. Namun, tak seorang pun telah diminta bertanggungjawab,” kata Samah Hadid dari Amnesty International di Timur Tengah.
Para saksi mata mengatakan serangan hari Selasa itu merupakan salah satu serangan senjata kimia paling banyak menelan korban jiwa di Suriah sejak tahun 2013. [lt/ab]
