Rangkaian aksi teroris di Jakarta, Riau dan khususnya Surabaya pada pertengahan Mei lalu menjadi perhatian dunia internasional. Pelibatan keluarga dalam bom bunuh diri di Surabaya menjadi sebuah tren baru dalam dunia teroris internasional.
Direktur Institute for Policy Analyst of Conflict (IPAC) Sidney Jones di Hotel Ashley, Jakarta, Selasa (22/5) menjelaskan Jamaah Anshorut Daulah (JAD) dan Jamaah Ashorut Tauhid (JAT) adalah sebuah jaringan kelompok teroris yang otonom yang sel dibawahnya bisa bergerak melakukan aksi teror sendiri. Hal ini menurut Sidney jelas sangat berbeda dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) pada awal tahun 2000 mempunyai struktur komando yang jelas.
"Tidak ada seperti JI dulu yang punya struktur yang hirarki (komando). Yang ada sekarang ini lebih bersifat jaringan yang otonom. Dengan sel-sel yang bisa bergerak (sendiri). Mungkin ada sebuah komando, namun sampai sekarang kami belum melihat bahwa sejak Zainal Anshori (pemimpin JAD) ditangkap pada Maret 2017 bahwa ada penggantinya untuk seluruh Indonesia," kata Sidney Jones.
JAD menurut Sidney, sangat mendukung negara Islam Irak Suriah/ISIS. Tapi ada juga kelompok teroris yang tidak terkait dengan ISIS. Pihak kepolisian menurut Sidney mengalami tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam menghadapi kelompok JAT & JAD ini karena tidak adanya struktur organisasi yang jelas sebagaimana kelompok JI.
"Mungkin saja bahwa JAD paling kuat di Jawa Timur tetapi saya kira kita harus lihat bahwa ada juga organisasi-organisasi lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan JAD yang masih pro ISIS. Dan juga bisa bergerak atas nama ISIS. Dan itu tentu saja membuat tugas polisi jauh lebih sulit. Daripada jaman JI dimana bisa mengerti bagaimana itu struktur organisasi," imbuhnya.
Kelompok JAD ini, lanjut Sidney, mempunyai sistim perekrutan yang tidak seketat JI. Umumnya anggota JAD tidak mempunyai pengetahuan agama yang kuat.
"Adalah dulu pada jaman JI orang bisa di rekrut melalui proses yang cukup panjang bisa sampai 2 tahun sebelum di bai’at sebagai anggota. Dengan kelompok pro ISIS gampang sekali. Tidak ada proses indoktrinasi dan banyak orang yang bergabung tanpa pengetahuan agama yang kuat sama sekali," jelas Sidney.
Sidney membantah Indonesia akan menjadi basis perjuangan ISIS di wilayah Asia. Meski ada rangkaian aksi teroris di bulan Mei 2018, namun Sidney memastikan dukungan untuk ISIS di Indonesia terjadi penurunan.
"Tidak. Saya kira tidak bisa melihat bahwa Indonesia menjadi bagian yang paling kuat setelah Merawi. Saya justru yakin bahwa yang kami melihat selama bulan Mei adalah bahwa kelompok ektrimis lebih lemah. Karena mereka memilih melakukan aksi spektakuler untuk mendapat perhatian dari publik. Dan mereka mungkin merasa bahwa tanpa aksi seperti itu, tidak ada orang yang memperhatikan apa yang mereka lakukan. Dan saya yakin bahwa dukungan untuk ISIS pasti akan menurun di Indonesia. Walaupun selama bulan Mei ada banyak aksi atas nama ISIS," lanjutnya.
Mengenai pelibatan anak-anak dan keluarga dalam teror bom di Surabaya, Sidney menilainya sebagai pola strategi teror baru. Namun, dia meyakini metode seperti itu amat sulit diikuti oleh pelaku teror lain di Indonesia.
"Saya kira kita harus hati-hati dengan melihat apa yang terjadi di Surabaya sebagai awal dari suatu pola baru. Tidak berarti bahwa dari sekarang sampai dua tahun kedepan akan ada lebih banyak keluarga yang bergerak seperti di Surabaya. Ksrena orang ekstrimis pun tidak mau mengorbankan anaknya. Saya kira itu sesuatu yang betul-betul luarbiasa, dan saya kira itu single insiden yang tidak akan terjadi lagi," kata Sidney.
Tiga keluarga pelaku ledakan bom di Surabaya dan Sidoarjo guru pengajian yang sama, yakni Khalid Abu Bakar. Sementara Khalid, dalam catatan Sidney, memiliki koneksi dengan jaringan di Suriah melalui seorang bernama Ustaz Gana. Karena itu, ISIS kemudian mengklaim bahwa aksi teror di Surabaya dilakukan oleh para pendukung organisasi teror itu.
Peneliti senior di bidang terorisme tersebut juga mengingatkan bahwa kelompok paling berbahaya sebenarnya bukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru pulang dari Suriah. Sidney berpendapat orang-orang Indonesia yang selama ini mendukung ISIS dan belum pernah ke Suriah jauh lebih berbahaya.
Sementara itu Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam kesempatan sama berpendapat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus menyusun strategi baru kebijakan kontra radikalisasi dengan melibatkan aparatur daerah.
"Saya rasa adalah pentingnya BNPT untuk menyusun sebuah strategi kebijakan kontra radikalisasi dan juga untuk melibatkan pemerintah daerah. Karena selama ini pemerintah daerah cenderung untuk tidak memberikan perhatian yang cukup pada hal ini. karena mereka menganggap isu radikal ini adalah urusan pemerintah pusat," kata Bonar. [aw/em]
