Faksi Demokrat di DPR AS telah menggelar aksi duduk untuk memaksa pemungutan suara mengenai pengawasan senjata api, menyusul protes pekan lalu di Senat.
Para legislator Demokrat telah memperbaharui desakan mereka untuk menetapkan UU pengendalian kepemilikan senjata api setelah pembantaian 12 Juni di Florida. Selama bertahun-tahun, faksi Republik di Kongres telah memblokir setiap RUU yang akan membuat senjata api lebih sulit dibeli, meskipun jumlah kematian akibat penembakan sangat besar dalam beberapa tahun terakhir.
Sekitar 40 anggota DPR dari Partai Demokrat yang mengenakan pakaian resmi duduk di lantai ruang sidang setelah membacakan Sumpah Setia kepada Negara.
"Kami akan menduduki lantai ini. Hak kami untuk memberikan suara tidak akan lagi ditolak," kata John Larson, wakil rakyat dari negara bagian Connecticut.
Aksi anggota faksi Demokrat dari Connecticut itu segera dihentikan dan kamera resmi dimatikan setelah ketua DPR memerintahkan reses. Sebagian aksi itu disiarkan melalui saluran pribadi.
Partai Demokrat mengusulkan agar pemeriksaan latar belakang dan pembatasan lainnya diperluas untuk mencegah teroris dan individu berbahaya membeli senjata api.
"Kami menyerukan kepada pimpinan DPR untuk membawa undang-undang kepemilikan senjata api yang masuk akal ke DPR untuk pemungutan suara. Beri kami suara!," kata John Lewis, anggota Partai Demokrat dari Georgia.
John Lewis, menggunakan strategi masa lalunya sebagai aktivis hak-hak sipil ketika ia memimpin aksi duduk dramatis itu hari Rabu (22/7).
"Kita tidak bisa lagi menunggu, kita tidak bisa lagi bersabar. Jadi, hari ini kita datang ke tengah DPR kita untuk menunjukkan kebutuhan akan tindakan - bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi sekarang, hari ini!," lanjutnya.
Jajak pendapat menunjukkan mayoritas orang Amerika mendukung langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa senjata api tidak dijual sembarangan. Kurangnya tindakan oleh Kongres secara luas dianggap karena adanya pengaruh kelompok pencinta senjata api yang kuat di AS.
"Sudah waktunya Kongres mendengarkan rakyat Amerika bukannya National Rifle Association, untuk mendengarkan sejumlah besar Demokrat dan Republik dan Independen dan mengambil senjata api dari tangan teroris, penjahat terpidana dan mereka yang akan menyakiti orang lain," kata Donna Edwards, wakil rakyat negara bagian Maryland.
Beberapa senator melintasi gedung kongres Capitol Hill hari Rabu untuk mendukung rekan-rekan Demokrat mereka di DPR.
"Saya sangat kecewa bahwa kita harus menggunakan taktik hak-hak sipil untuk mendapatkan hak konstitusional, untuk dapat menjadi anggota DPR yang mengikuti aturan dan meminta pemungutan suara sederhana mengenai: jika Anda seorang teroris, Anda tidak boleh membeli senjata api, tutup celah itu," kata Senator Barbara Mikulski dari negara bagian Maryland.
Senat yang dikendalikan faksi Republik, Senin memblokir empat RUU pengawasan kepemilikan senjata api yang diusulkan. Pihak lawan berpendapat kebijakan itu akan melanggar hak konstitusional penjual dan pembeli senjata api.
Sementara itu, sebuah penelitian di Australia menemukan bahwa undang-undang kepemilikan senjata api yang ketat yang ditetapkan 20 tahun silam telah mencegah penembakan massal dan menurunkan angka pembunuhan dan bunuh diri terkait senjata api. UU itu diperkenalkan setelah terjadi pembantaian Port Arthur di negara bagian pulau Tasmania pada tahun 1996.
Dari akhir 1970-an sampai 1996, Australia mengalami 13 penembakan massal yang merenggut 104 orang jiwa. Tetapi penelitian yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association itu menunjukkan tidak terjadi penembakan massal di Australia sejak pengawasan kepemilikan senjata api yang ketat itu diberlakukan 20 tahun lalu. [as/lt]
