Thailand pada Senin (19/6) menjadi tuan rumah pembicaraan yang bertujuan untuk melibatkan kembali para pemimpin junta Myanmar ke dalam forum-forum ASEAN. Namun sejumlah anggota ASEAN lebih memilih untuk mengelak menghadiri dari pertemuan yang dianggap para kritikus sebagai merusak persatuan regional terkait krisis negara di Myanmar.
Para jenderal Myanmar dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi 10 negara anggota ASEAN sejak mereka merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021.
Pemerintah Thailand yang didukung militer mengundang menteri-menteri luar negeri ASEAN, termasuk yang ditunjuk oleh junta Myanmar, untuk membahas proposal blok regional untuk "sepenuhnya melibatkan kembali Myanmar di tingkat para pemimpin," menurut undangan yang dilihat oleh Reuters dan diverifikasi oleh sumber.
Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai, yang menyerukan pertemuan itu, mengatakan kepada penyiar Thai PBS dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Senin (19/6) bahwa krisis Myanmar mengirim pengungsi melintasi perbatasan bersama mereka dan telah memukul keras perdagangan.
"Thailand adalah yang paling terpengaruh jika kita membiarkan ini berkepanjangan," kata Don. “Kami dapat mengatakan bahwa Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang ingin melihat masalah ini berakhir secepat mungkin, yang akan bermanfaat bagi kami.”
Menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe, akan bergabung dalam pembicaraan itu, kata dua sumber yang mengetahui pertemuan itu kepada Reuters.
Namun beberapa anggota ASEAN menolak hadir dan lainnya hanya mengirimkan pejabat junior.
Indonesia menolak untuk bergabung dalam pembicaraan tersebut. Sebagai Ketua ASEAN saat ini, Jakarta telah berupaya mencoba melibatkan pemangku kepentingan utama dalam konflik Myanmar untuk memulai proses perdamaian.
Menteri luar negeri Malaysia juga menolak untuk menghadiri pembicaraan Thailand, mengatakan tetap mendukung upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Kementeriannya menyarankan upaya Thailand merusak persatuan ASEAN.
“Penting bagi ASEAN untuk menunjukkan kesatuannya dalam mendukung proses Ketua ASEAN dan ASEAN yang sejalan dengan mandat dan keputusan yang dibuat oleh para pemimpin ASEAN,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Kamboja pada Senin (19/6) mengatakan Menteri Luar Negeri Prak Sokhonn, yang tahun lalu menjabat sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, akan diwakili oleh wakilnya. Pemerintah pada Jumat (16/6) mengatakan Prak Sokhonn akan memimpin delegasi Kamboja.
Militer mengambil alih Myanmar pada 1962, mengisolasinya selama beberapa dekade sampai dibuka kembali secara tentatif pada 2011. Namun eksperimennya dengan demokrasi, termasuk pemilihan yang disapu bersih oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, berakhir ketika militer menggulingkannya. Junta menerapkan kembali aturan militer yang ketat dan menghancurkan demonstrasi.
Dengan Myanmar kembali menarik kecaman dan sanksi Barat, ASEAN datang dengan rencana lima poin, termasuk diakhirinya kekerasan, dialog dan bantuan kemanusiaan. Namun, para jenderal Myanmar mengabaikan upaya ASEAN tersebut. [ah/rs]
Forum