Pemerintah sementara Thailand mengusulkan untuk "sepenuhnya melibatkan kembali" penguasa militer Myanmar dalam pertemuan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Thailand mengundang menteri luar negeri ASEAN ke pertemuan informal pada Minggu (18/6) untuk membahas rencana perdamaian, menurut surat yang dilihat oleh Reuters dan sejumlah sumber.
Proposal tertanggal 14 Juni itu dikirim ke seluruh anggota ASEAN oleh Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai. Reuters melihat proposal itu pada Jumat (16/6) dan dikonfirmasi oleh tiga sumber yang mengetahui rencana pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan puncak bulan lalu, para pemimpin negara-negara ASEAN menyerukan penghentian segera kekerasan di Myanmar, yang dimulai setelah militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih peraih Nobel Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 2021.
Dua sumber yang mengetahui tentang rencana pertemuan itu mengatakan kepada Reuters bahwa menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar diundang. Juru bicara militer Myanmar tidak menanggapi panggilan telepon pada Jumat (16/6) malam.
Indonesia sebagai Ketua ASEAN menolak untuk menghadiri pertemuan yang diusulkan, menurut tiga sumber. Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya "belum mendengar" tentang undangan tersebut.
Kementerian luar negeri di Thailand menolak berkomentar. Thailand diperkirakan akan memiliki pemerintahan baru pada Agustus setelah pemilu bulan lalu di mana koalisi pro-militer yang berkuasa dikalahkan oleh partai-partai progresif dan populis.
ASEAN melarang junta Myanmar menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi karena kegagalannya untuk menghormati perjanjian 2021, yang dikenal sebagai "konsensus 5 poin.” Konsensus tersebut mencakup seruan untuk penghentian permusuhan, digelarnya dialog antara semua pihak, dan pemberian akses kemanusiaan secara penuh.
Pemerintah Thailand sebelumnya sudah berusaha menghadirkan para pejabat militer Myanmar kembali ke pembicaraan informal dengan para pemimpin ASEAN lainnya. Perdana Menteri Thailand saat ini, Prayuth Chan-ocha, juga pertama kali berkuasa melalui kudeta militer. Upaya Thailand tersebut terkadang bertentangan dengan upaya Indonesia.
Seorang sumber di Jakarta menyebutkan, penolakan Indonesia terhadap undangan tersebut termasuk fakta bahwa inisiatif Thailand bertentangan dengan kesepakatan ASEAN baru-baru ini pada KTT Mei lalu.
Surat Menteri Luar Negeri Don mengatakan pertemuan yang diusulkan akan menjadi "bagian dari langkah awal" dari proses perdamaian dan mengutip KTT di mana "negara anggota" membuat pernyataan tegas bahwa ASEAN harus sepenuhnya terlibat kembali dengan Myanmar di tingkat kepemimpinan.
"Sejumlah anggota mendukung seruan itu dan ada yang bersedia mempertimbangkan, tidak ada perbedaan pendapat secara eksplisit," kata Don dalam surat tersebut.
"Jika keterlibatan menteri informal ini menghasilkan kemajuan positif yang substansial, kami ingin menyarankan agar pertemuan para pemimpin carpe diem berturut-turut diadakan setelah itu."
Myanmar telah diguncang oleh sejumlah kekerasan sejak kudeta 1 Februari 2021. Junta mencoba menghancurkan gerakan perlawanan pro-demokrasi bersenjata yang dibentuk sebagai tanggapan atas tindakan keras tersebut. [ah/ft]
Forum