Hari Jumat (18/5), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih yang merupakan pertemuan pertama mereka sejak presiden Amerika itu keluar dari perjanjian nuklir Iran.
Keputusan Trump itu bisa mempersulit perundingan terkait program nuklir Korea Utara dan, sebagaimana laporan wartawan VOA Bill Gallo, pertemuan itu juga menimbulkan pertanyaan mengenai peran apa yang akan dimainkan oleh PBB dalam proses denuklirisasi dengan Pyongyang.
Sejak perjanjian nuklir Iran tahun 2015 ditandatangani, badan pengawas nuklir PBB, IAEA, sudah menjelaskan secara tegas, bahwa dalam perjanjian itu Iran akan dihadapkan pada prosedur inspeksi paling ketat di dunia".
Yukiya Amano Ketua IAEA mengatakan, "Kami memiliki akses ke semua lokasi yang perlu kami kunjungi."
Tetapi Presiden Trump tidak sependapat, dan dia mengutip masalah akses tersebut ketika menguraikan alasan mengapa Amerika keluar dari perjanjian itu awal bulan ini.
"Ketentuan-ketentuan pemeriksaan perjanjian itu tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk mencegah, mendeteksi, dan menghukum kecurangan," ujar Trump.
John Bolton, Penasihat Keamanan Nasional Trump, mengulangi pernyataan tersebut dalam wawancara dengan kontributor VOA, Greta Van Susteren.
"Kita memasuki perjanjian tanpa mengetahui apa pun selain dari apa yang disampaikan intelijen kita mengenai program militer Iran. IAEA tidak memiliki peraturan yang memadai untuk melakukan inspeksi," tandas Bolton.
Komentar-komentar itu bisa menjadi bahan diskusi sengit ketika Sekjen PBB Antonio Guterres berkunjung ke Gedung Putih hari Jumat. Guterres mendesak Trump untuk tidak keluar dari perjanjian itu, dan menyatakan "keprihatinan mendalam" ketika AS keluar.
Ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa jauh AS akan bergantung pada IAEA dalam pembicaraan nuklir dengan Korea Utara, kata mantan ketua IAEA Robert Kelley.
"Saya duga, John Bolton tidak akan mengandalkan PBB dan IAEA dan menyerahkan tugas itu kepada mereka. Bolton punya sejarah panjang tidak menyukai PBB, dan membuat pernyataan keras mengenai hal itu. Ia khususnya tidak menyukai IAEA," kata Kelley.
Bolton, yang menjabat sebagai duta besar AS di PBB semasa pemerintahan Presiden George W. Bush, pernah mengatakan jika markas besar PBB di New York kehilangan ruangan sebanyak 10 lantai, tidak akan banyak perubahan yang terjadi. ”
Jika AS ragu untuk melibatkan organisasi internasional dalam sebuah kesepakatan dengan Korea Utara, sesuatu yang mungkin terjadi, maka departemen pertahanan dan energi AS diatas kertas akan bisa melakukan pekerjaan itu, kata Kelley.
"Dan orang-orang itu setiap saat siap bergerak. Mereka mungkin sedang menyiapkan peralatan mereka sekarang," tambahnya.
Belum pasti apa yang akhirnya akan dilakukan Trump. Satu perkiraan disampaikan pekan lalu, ketika seorang pejabat senior AS mengatakan meski Amerika keluar dari perjanjian nuklir Iran, IAEA diharapkan melanjutkan inspeksi mereka terhadap lokasi-lokasi nuklir Iran. [my/jm]
