Menteri Luar Negeri Antony Blinken hari Senin (8/2) mengumumkan AS akan kembali menjadi negara pemantau pada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Blinken, dalam sebuah pernyataan, mengatakan pemerintahan Biden kembali berkomitmen pada kebijakan luar negeri yang berpusat pada demokrasi, HAM dan kesetaraan.
Blinken mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah itu merupakan komitmen kembali pemerintahan presiden Joe Biden “bagi kebijakan luar negeri yang berpusat pada demokrasi, hak asasi, dan kesetaraan.”
Amerika, Senin, mengatakan akan bergabung kembali dengan Dewan HAM PBB, hampir tiga tahun setelah mantan presiden Donald Trump menarik AS mundur dari badan PBB itu.
Dalam pernyataan yang dirilis sementara pejabat senior organisasi PBB itu bertemu di Jenewa, Menlu AS Anthony Blinken mengatakan Presiden Joe Biden telah memerintahkan departemennya untuk segera terlibat kembali secara aktif di Dewan HAM PBB.
Kuasa Usaha AS di PBB di Jenewa Mark Cassayre menegaskan kebijakan pemerintahan Biden. “Pemerintahan Biden meyakini kebijakan luar negeri yang berpusat pada demokrasi, HAM, dan kesetaraan. Penggunaan secara efektif berbagai alat multilateral merupakan elemen penting dari visi tersebut”.
Langkah ini menandai pembatalan lainnya dari kebijakan pendahulu Biden.
“Kita akan kembali terlibat dengan dunia dan mengatasi tantangan-tantangan besar yang kita hadapi terkait pandemi, menghadapi pemanasan global dan kembali menegakkan demokrasi dan HAM di seluruh dunia.”
Pemerintahan Trump menarik AS mundur dari dewan HAM PBB, yang beranggotakan 47 negara, pada Juni 2018. Trump menuduh badan itu tidak henti-hentinya bersikap bias terhadap Israel dan munafik karena mengizinkan negara-negara pelanggar HAM duduk dalam dewan tersebut.
Ketika itu, AS adalah anggota Dewan HAM. AS tidak bisa secara otomatis kembali menjadi anggota dewan HAM, dan masih harus menunggu pemilihan sampai akhir tahun ini untuk menjadi anggota pada 2022.
Meski demikian, aktifnya kembali AS dalam tugas-tugas dewan itu akan berdampak penting bagi badan PBB itu di mana ketidak hadiran AS jelas-jelas menimbulkan kevakuman kepemimpinan.
Menlu Blinken mengatakan secepatnya “AS akan terlibat dalam dewan itu sebagai pemantau.” Ia menekankan bahwa “dalam kapasitas itu AS akan berkesempatan berbicara di dewan tersebut, turut dalam perundingan, dan bermitra dengan negara-negara lainnya untuk mengajukan sejumlah resolusi.”
Blinken mengatakan AS masih memandang “Dewan HAM memiliki kekurangan dan harus mereformasi agenda, keanggotaan dan fokusnya, termasuk fokusnya yang masih tidak proporsional terhadap Israel.”
Tapi ia menekankan, “penarikan mundur AS pada Juni 2018 tidak menciptakan apapun dalam mendukung perubahan yang berarti namun sebaliknya menciptakan kekosongan pada kepemimpinan AS, yang dimanfaatkan oleh negara-negara dengan agenda otoriter demi kepentingan mereka”.
“Untuk mengatasi kekurangannya dan memastikan dewan menjalankan mandatnya, AS harus terlibat dengan menggunakan kepemimpinan diplomasi penuh. Menurut kami, cara terbaik untuk memperbaikinya adalah terlibat dalam dewan itu dan para anggotanya dengan cara-cara sesuai prinsip,” kata Blinken.
Blinken menambahkan AS sangat yakin, jika AS terlibat secara konstruktif dengan dewan HAM bersama mitra-mitra dan sahabat, perubahan positif bisa dicapai. [vm/ft,uh/ab,my/ka]
