Duta besar Filipina untuk Amerika Jose Cuisia mengatakan para pejabat sedang mempelajari perjanjian-perjanjian keamanan yang ada sekarang antara Filipina dan Amerika guna mendapatkan ide yang lebih baik mengenai kemitraan pangkalan gabungan.
Khususnya, kata Cuisia mereka sedang mempelajari Perjanjian Penempatan Pasukan Asing yang sejak 2002 memungkinkan kontingen yang terdiri dari sekitar 500 tentara melakukan tugas rotasi di kawasan rusuh di Mindanao di mana kelompok Abu Sayyaf yang terkait al-Qaida beroperasi.
"Saya tekankan apapun yang kami sepakati harus menguntungkan Filipina karena jika tidak menguntungkan, kami tidak akan menyetujuinya. Perjanjian itu harus sama-sama menguntungkan," kata Cuisia.
Cuisia mengatakan pangkalan apapun yang digunakan bersama harus dalam kerangka konstitusi Filipina. Amerika hampir 100 tahun mempunyai pangkalan di Filipina, sampai oposisi setempat memaksa pangkalan yang terakhir ditutup tahun 1992.
Rencana tersebut akan memungkinkan lebih banyak tentara Amerika keluar dan masuk serta peralatan militer Amerika yang siap digunakan di pangkalan-pangkalan seperti itu. Sebagian peralatan itu diperkirakan berasal dari peralatan berat militer Amerika yang ditarik dari Afghanistan dan sebagian peralatan dari Irak.
Cuisia mengatakan proposal itu akan mendukung upaya negara itu untuk membentuk kesigapan “pertahanan minimum” dan membantu meningkatkan keamanan dan kewaspadaan wilayah maritim.
Filipina menghadapi kebuntuan diplomatik dengan China terkait klaim wilayah di laut Cina Selatan yang kaya sumber daya. Yang paling baru adalah klaim atas dangkalan Scarborough dan Second Thomas, telah meningkatkan ketegangan baru. China, Taiwan dan Vietnam mengklaim seluruh laut tersebut sementara Filipina, Malaysia dan Brunai mengklaim sebagian.
Tapi Cuisia menekankan bahwa kehadiran pasukan Amerika disana bukan untuk menanggapi ancaman dari negara tertentu.
Cuisia mengatakan proposal itu masih dalam tingkat “perundingan tidak resmi” dan beberapa departemen yang terlibat menunggu perintah dari Presiden Benigno Aquino untuk mengadakan perundingan resmi. Aquino sebelumnya mengisyaratkan ia terbuka untuk membahas rencana itu dan Cuisia mengukuhkan bahwa Filipina ingin mencapai suatu perjanjian menjelang 2016 ketika masa jabatan presiden berakhir.
Khususnya, kata Cuisia mereka sedang mempelajari Perjanjian Penempatan Pasukan Asing yang sejak 2002 memungkinkan kontingen yang terdiri dari sekitar 500 tentara melakukan tugas rotasi di kawasan rusuh di Mindanao di mana kelompok Abu Sayyaf yang terkait al-Qaida beroperasi.
"Saya tekankan apapun yang kami sepakati harus menguntungkan Filipina karena jika tidak menguntungkan, kami tidak akan menyetujuinya. Perjanjian itu harus sama-sama menguntungkan," kata Cuisia.
Cuisia mengatakan pangkalan apapun yang digunakan bersama harus dalam kerangka konstitusi Filipina. Amerika hampir 100 tahun mempunyai pangkalan di Filipina, sampai oposisi setempat memaksa pangkalan yang terakhir ditutup tahun 1992.
Rencana tersebut akan memungkinkan lebih banyak tentara Amerika keluar dan masuk serta peralatan militer Amerika yang siap digunakan di pangkalan-pangkalan seperti itu. Sebagian peralatan itu diperkirakan berasal dari peralatan berat militer Amerika yang ditarik dari Afghanistan dan sebagian peralatan dari Irak.
Cuisia mengatakan proposal itu akan mendukung upaya negara itu untuk membentuk kesigapan “pertahanan minimum” dan membantu meningkatkan keamanan dan kewaspadaan wilayah maritim.
Filipina menghadapi kebuntuan diplomatik dengan China terkait klaim wilayah di laut Cina Selatan yang kaya sumber daya. Yang paling baru adalah klaim atas dangkalan Scarborough dan Second Thomas, telah meningkatkan ketegangan baru. China, Taiwan dan Vietnam mengklaim seluruh laut tersebut sementara Filipina, Malaysia dan Brunai mengklaim sebagian.
Tapi Cuisia menekankan bahwa kehadiran pasukan Amerika disana bukan untuk menanggapi ancaman dari negara tertentu.
Cuisia mengatakan proposal itu masih dalam tingkat “perundingan tidak resmi” dan beberapa departemen yang terlibat menunggu perintah dari Presiden Benigno Aquino untuk mengadakan perundingan resmi. Aquino sebelumnya mengisyaratkan ia terbuka untuk membahas rencana itu dan Cuisia mengukuhkan bahwa Filipina ingin mencapai suatu perjanjian menjelang 2016 ketika masa jabatan presiden berakhir.
