Gedung Putih dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Rabu (5/1) mendesak pihak berwenang Kazakhstan untuk “menahan diri” dalam menghadapi kerusuhan sipil, ketika pemerintah setempat mengumumkan keadaan darurat setelah unjuk rasa meledak.
Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa AS mendukung “seruan untuk tenang” dan mengatakan bahwa pengunjuk rasa harus dapat “mengekspresikan diri mereka secara damai,” mendesak pihak berwenang “untuk menahan diri.”
PBB juga menyerukan kepada semua pihak untuk “menahan diri, menjauhkan diri dari kekerasan dan mengedepankan dialog.”
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan badan internasional itu terus mengikuti perkembangan situasi di negara Asia Tengah itu “dengan prihatin.”
Kazakhstan pada hari Rabu (5/1) mengumumkan keadaan darurat nasional setelah unjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM berubah menjadi bentrokan dan massa menyerbu gedung-gedung pemerintahan.
Psaki menyebut “klaim gila Rusia” tentang campur tangan AS di balik demonstrasi tersebut “benar-benar keliru dan jelas merupakan bagian dari pedoman standar disinformasi Rusia.”
Khazakstan diguncang aksi demonstrasi sejak awal tahun dan memuncak pada hari Rabu ketika massa bentrok dengan polisi.
Pihak berwenang lantas memutus akses internet dan telepon seluler secara nasional dan sebelumnya menyatakan keadaan darurat di pusat-pusat unjuk rasa – ibu kota keuangan Almaty dan provinsi Mangystau – serta di ibu kota Nur-Sultan, di mana tidak ada demonstrasi yang dilaporkan.
Keadaan darurat kemudian diperluas ke seluruh negara bekas Soviet tersebut. [rd/jm]
