NEW DELHI —
Setelah membahas masalah energi dengan pejabat-pejabat India di New Delhi hari Selasa (11/3), Menteri Energi Amerika Ernest Moniz mengatakan, India perlu menyelaraskan undang-undang pertanggungan nuklirnya dengan konvensi internasional yang mengatur kompensasi, yang dijadwalkan mulai berlaku tahun ini.
"Menyelesaikan konvensi ini penting bagi semua perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan India; dan menyelesaikan masalah ini akan memungkinkan India mencapai tujuan membuat energi nuklir sebagai bagian utama masa depan energi negara itu," ujar Moniz.
Kesepakatan dengan Amerika pada tahun 2008 menyebabkan dicabutnya larangan selama puluhan tahun perdagangan nuklir internasional dengan India. Pencabutan larangan diharapkan bisa membantu India memulai pembangkitan listrik tenaga nuklir. Namun, klausul ketat liabilitas yang disahkan dibawah tekanan aktivis dan oposisi telah menghambat upaya-upaya itu.
Perusahaan-perusahaan asing khawatir, undang-undang itu secara tidak proporsional mengharuskan pemasok peralatan nuklir menanggung pembayaran santunan bila terjadi kecelakaan. Dan perusahaan-perusahaan Amerika kecewa karena lebih dari lima tahun setelah Amerika memfasilitasi kesepakatan, mereka tidak mendapat manfaat yang diharapkan. Satu-satunya kesepakatan yang ditandatangani India dengan perusahaan Amerika adalah kontrak awal dengan Westinghouse Electric.
Isu tersebut mengganggu hubungan bilateral. Tetapi pejabat India yang memimpin dialog energi itu, Montek Singh Ahluwalia, optimistis solusi bisa didapat.
Ahluwalia mengatakan, "Memang benar, tidak hanya Amerika yang mengangkat masalah ini. Mitra lain, yang ingin kami ajak bekerjasama dalam energi nuklir, juga menyatakan kekhawatiran yang sama. Kami berharap, dengan kerangka undang-undang liabilitas nuklir sipil yang ada, masalah-masalah ini seharusnya dapat diselesaikan. Dan ini akan relevan tidak hanya untuk pemasok Amerika, tetapi juga relevan bagi pemasok Kanada, pemasok Perancis, dan juga pemasok dari India."
Moniz hari Rabu akan mengadakan pembicaraan lagi di Mumbai membahas masalah energi nuklir. Dialog energi itu penting karena Amerika berusaha memperluas pasar teknologi energi terbarukan. India, yang sangat kekurangan tenaga listrik, memiliki potensi sangat besar.
Namun, energi nuklir bukan satu-satunya masalah di mana kedua negara bersilang pendapat. Mereka juga berselisih soal pasar energi surya India yang meluas. Amerika mengeluh, India melakukan diskriminasi terhadap pemasok Amerika dengan mengharuskan persyaratan isi dalam negeri bagi pemasok energi surya dan telah mengajukan sengketa tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia.*
"Menyelesaikan konvensi ini penting bagi semua perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan India; dan menyelesaikan masalah ini akan memungkinkan India mencapai tujuan membuat energi nuklir sebagai bagian utama masa depan energi negara itu," ujar Moniz.
Kesepakatan dengan Amerika pada tahun 2008 menyebabkan dicabutnya larangan selama puluhan tahun perdagangan nuklir internasional dengan India. Pencabutan larangan diharapkan bisa membantu India memulai pembangkitan listrik tenaga nuklir. Namun, klausul ketat liabilitas yang disahkan dibawah tekanan aktivis dan oposisi telah menghambat upaya-upaya itu.
Perusahaan-perusahaan asing khawatir, undang-undang itu secara tidak proporsional mengharuskan pemasok peralatan nuklir menanggung pembayaran santunan bila terjadi kecelakaan. Dan perusahaan-perusahaan Amerika kecewa karena lebih dari lima tahun setelah Amerika memfasilitasi kesepakatan, mereka tidak mendapat manfaat yang diharapkan. Satu-satunya kesepakatan yang ditandatangani India dengan perusahaan Amerika adalah kontrak awal dengan Westinghouse Electric.
Isu tersebut mengganggu hubungan bilateral. Tetapi pejabat India yang memimpin dialog energi itu, Montek Singh Ahluwalia, optimistis solusi bisa didapat.
Ahluwalia mengatakan, "Memang benar, tidak hanya Amerika yang mengangkat masalah ini. Mitra lain, yang ingin kami ajak bekerjasama dalam energi nuklir, juga menyatakan kekhawatiran yang sama. Kami berharap, dengan kerangka undang-undang liabilitas nuklir sipil yang ada, masalah-masalah ini seharusnya dapat diselesaikan. Dan ini akan relevan tidak hanya untuk pemasok Amerika, tetapi juga relevan bagi pemasok Kanada, pemasok Perancis, dan juga pemasok dari India."
Moniz hari Rabu akan mengadakan pembicaraan lagi di Mumbai membahas masalah energi nuklir. Dialog energi itu penting karena Amerika berusaha memperluas pasar teknologi energi terbarukan. India, yang sangat kekurangan tenaga listrik, memiliki potensi sangat besar.
Namun, energi nuklir bukan satu-satunya masalah di mana kedua negara bersilang pendapat. Mereka juga berselisih soal pasar energi surya India yang meluas. Amerika mengeluh, India melakukan diskriminasi terhadap pemasok Amerika dengan mengharuskan persyaratan isi dalam negeri bagi pemasok energi surya dan telah mengajukan sengketa tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia.*
