Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson memulai lawatan resmi pertamanya ke Asia Tenggara pekan ini, dan terus mendesak dikeluarkannya mekanisme yang mengikat secara hukum untuk mencegah klaim wilayah di Laut China Selatan meletus menjadi konfrontasi kekerasan.
Setelah lebih dari 15 tahun pembicaraan yang tersendat-sendat, para menteri luar negeri dari Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN dan China diharapkan dapat menyetujui kerangka kerja Code of Conduct atau COC untuk melakukan kerjasama di perairan yang disengketakan, dalam pembicaraan pekan ini di Filipina.
"Amerika sudah pasti menyambut baik persetujuan mengenai kerangka ini, tetapi kami juga terus menyerukan penerapan kode etik yang efektif," kata Susan Thornton, asisten menteri luar negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, hari Rabu (2/8) dalam briefing lewat telepon.
Meskipun Amerika Serikat bukanlah negara penggugat kedaulatan atas pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan, para pejabat Amerika terus minta para penggugat untuk mengajukan klaim mereka secara damai dan sesuai dengan hukum internasional.
"Kami akan mendesak untuk menggunakan proses hukum, mekanisme penyelesaian perselisihan, dan penegakan hukum, termasuk hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut," kata Thornton.
Dalam pembicaraan hari Rabu, Thornton menepis kekhawatiran bahwa ancaman Korea Utara akan mengalihkan perhatian dari perselisihan wilayah di Laut China Selatan.(sp/ii)
