Presiden Iran Hassan Rouhani, Kamis (1/8) menyebut langkah Amerika Serikat untuk memberlakukan sanksi terhadap menteri luar negeri Iran “kekanak-kanakan.”
Dalam pidato yang ditayangkan televisi, Rouhani mengatakan Amerika Serikat mengklaim ingin bernegosiasi dengan Iran tanpa prasyarat apapun, “dan kemudian mereka menetapkan sanksi terhadap menteri luar negeri.”
Sewaktu membahas sanksi Amerika terhadap Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, pejabat senior Trump mengatakan, “Ini jelas tindakan yang sangat luar biasa."
Perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump, Rabu (31/7) menuduh Zarif bertindak atau pura-pura bertindak atas nama pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, yang baru-baru ini dimasukkan ke daftar Departemen Keuangan Amerika mengenai orang-orang yang asetnya diblokir oleh Amerika dan orang ataupun entitas di Amerika dilarang berhubungan dengan mereka.
“Hari ini, Presiden Trump memutuskan tidak ada lagi toleransi,” kata seorang pejabat senior Amerika kepada pers sewaktu menjelaskan latar belakang keputusan itu. “Kami akan terus melanjutkan tekanan maksimum kami sampai Iran meninggalkan kebijakan luar negerinya yang gegabah yang mengancam Amerika Serikat dan sekutu-sekutu kami,” lanjutnya.
Amerika Serikat “mengirimkan pesan jelas kepada rezim Iran bahwa perilakunya belum lama ini sama sekali tidak dapat diterima,” kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam suatu pernyataan. “Pada saat yang bersamaan, rezim Iran tidak memberi rakyatnya akses ke media sosial, sementara Menteri Luar Negeri Javad Zarif menyebarluaskan propaganda rezim dan disinformasi di seluruh dunia melalui medium-medium itu.”
Dalam suatu pernyataan, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan tindakan itu merupakan satu langkah lagi untuk memblokir rezim Iran dari berbagai sumberdaya yang memungkinkannya melakukan teror dan menindas rakyat Iran.
Zarif dengan segera menanggapi, dengan mengatakan tindakan Amerika tidak akan berdampak baginya atau keluarganya karena mereka tidak memiliki properti ataupun kepentingan di luar Iran.
“Terima kasih karena menganggap saya sebagai ancaman besar bagi agenda Anda,” tulis Zarif di Twitter.
Sanksi-sanksi semacam itu pada umumnya melarang orang yang bersangkutan mengunjungi atau bahkan transit di Amerika Serikat.
Departemen Luar Negeri “akan mengevaluasi latar belakang spesifik terkait penetapan ini berdasarkan kasusnya, konsisten dengan undang-undang dan kewajiban yang berlaku dan ini mencakup Perjanjian Markas Besar PBB,” kata seorang pejabat senior pemerintah kepada wartawan.
Zarif akan kebal dari penangkapan sewaktu melakukan perjalanan resmi dari dan ke PBB di Kota New York, lanjut pejabat tersebut. [uh/lt]
