Pemerintahan Trump hari Senin (10/9) mengecam Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) dan Palestina.
Dalam pidato yang pedas, Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mengancam ICC dan stafnya dengan sanksi jika penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang oleh pasukan Amerika di Afghanistan dilanjutkan dan memuji penutupan misi diplomatik Palestina di Washington yang diumumkan Departemen Luar Negeri satu jam sebelumnya.
Baca juga: AS Tolak Kerjasama dengan ICC soal Dugaan Kejahatan Perang Militer AS di Afghanistan
Departemen Luar Negeri AS mengatakan langkah itu - terbaru dalam serangkaian langkah yang menyasar warga Palestina dilakukan setelah peninjauan seksama terhadap kantor-kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), terkait fakta tidak ada "perundingan langsung dan bermakna dengan Israel" yang dilakukan meskipun ada peringatan sebelumnya.
Deplu juga mengatakan keputusan itu juga sejalan dengan undang-undang AS, mencerminkan kekhawatiran kongres dan konsisten dengan kebijakan AS yang menentang dan menghukum upaya Palestina membawa Israel ke ICC.
Bolton kemudian menindak lanjuti langkah itu dalam pidatonya kepada The Federalist Society, sebuah lembaga riset konservatif, yang berbasis di Washington.
"Pemerintahan Trump tidak akan membiarkan kantor itu dibuka jika Palestina menolak mengambil langkah-langkah untuk memulai perundingan langsung dan bermakna dengan Israel," kata Bolton. "Amerika mendukung proses perdamaian langsung dan kuat, dan kita tidak akan mengizinkan ICC, atau organisasi lain, untuk membatasi hak Israel membela diri."
Pemerintahan Trump memberitahu Palestina mengenai penutupan kantornya di Washington bulan November lalu kecuali Palestina memulai perundingan damai yang serius dengan Israel. [my]
