Amerika Serikat pada Selasa (3/9) mengecam surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada kandidat presiden dari kelompok oposisi di Venezuela. AS juga memperingatkan akan adanya tindakan lebih lanjut terhadap Presiden Nicolas Maduro pascapenyitaan pesawatnya.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan Amerika Serikat dan sekutunya mengutuk “surat perintah penangkapan yang tidak dapat dibenarkan” terhadap Edmundo Gonzalez Urrutia. Urrutia sendiri menyatakan dia memenangkan pemilihan presiden pada Juli lalu. Sebuah pemilu yang dikritik secara internasional karena berbagai penyimpangan.
“Ini hanyalah contoh lain dari upaya Maduro untuk mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan,” kata Kirby kepada wartawan.
Amerika Serikat yang telah mendesak otoritas Venezuela untuk merilis penghitungan suara terperinci, pada Senin (2/9) menyita pesawat Maduro di Republik Dominika.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, mengatakan AS akan terus mengambil tindakan terhadap Maduro atas tindakan yang “sudah lama terjadi sebelum tindakan anti-demokrasi terbarunya.”
“Ada sejumlah hal yang kami minta agar dia lakukan, untuk berhenti menindak tegas perbedaan pendapat, untuk merilis lembar penghitungan suara yang sebenarnya, yang masih belum dia lakukan, dan untuk mengembalikan Venezuela ke jalur demokrasinya,” kata Miller.
“Dia belum menunjukkan kemauan untuk melakukan hal itu, dan karenanya, dengan koordinasi bersama mitra-mitra, kami sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk menunjukkan kepada Maduro dan perwakilannya, bahwa tindakan mereka yang tidak sah dan represif di Venezuela memiliki konsekuensi,” kata dia lagi.
Pesawat senilai US$13 Juta
Departemen Kehakiman AS pada Senin (2/9) mengatakan pemerintah Maduro membeli pesawat itu seharga US$13 juta. Pembelian yang dilakukan melalui perusahaan cangkang itu dinilai melanggar sanksi AS.
Kementerian Luar Negeri Venezuela di Caracas menuduh Amerika Serikat melakukan “praktik kriminal yang tidak dapat digambarkan sebagai apa pun, selain pembajakan.”
Mantan presiden Donald Trump pada tahun 2019 menyatakan Maduro – seorang sayap kiri yang memimpin negara dengan tingkat perekonomian yang buruk – sebagai orang yang tidak sah, dan menjatuhkan sanksi besar-besaran. Di saat bersamaan, Amerika Serikat mengalihkan pengakuan kepada seorang pemimpin oposisi, yang akhirnya gagal mengambil alih kendali di Venezuela.
Pemerintahan Presiden Joe Biden mencapai kesepakatan yang menyetujui pelonggaran sanksi jika Maduro menggelar pemilihan umum yang bebas.
Pemerintah mencabut sebagian besar sanksi setelah yakin Maduro tidak akan menindaklanjutinya, meskipun raksasa minyak AS, Chevron, masih memiliki izin untuk berbisnis di Venezuela.
Donald Trump, yang mencalonkan diri sebagai presiden lagi pada November mendatang, pada hari Selasa merujuk pada kesepakatan sebelumnya, dan mengatakan bahwa Biden telah menjadikan Amerika Serikat sebagai “bahan tertawaan.”
“Pesawat Maduro baru saja disita oleh AS. Tidak apa-apa, dia sekarang dapat keluar dan mendapatkan pesawat yang jauh lebih besar dan lebih baik dengan semua uang yang kita bayarkan ke Venezuela untuk minyak yang tidak kita butuhkan,” tulisnya di platform Truth Social miliknya. [ns/em]
Forum