Departemen Luar Negeri AS, mengatakan pihaknya "sangat prihatin" tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan negara di kawasan Sahel Afrika Barat.
AS memperingatkan, tidak adanya tindakan oleh pemerintah di sana bisa membahayakan dukungan Washington."
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, mengatakan, Kamis (9/7), Amerika telah memperjelas bahwa bantuan AS untuk kawasan itu tidak boleh digunakan dengan cara apa pun yang berkontribusi terhadap pelanggaran atau pelanggaran hak asasi manusia. Tnpa tindakan cepat dan menyeluruh untuk mengatasi tuduhan ini, imbuh Ortagus, bisa berisiko terhadap bantuan keamanan AS.
Pernyataan pemerintah AS itu mendesak para kepala negara di kelompok G5 Sahel - yang mencakup Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, dan Niger - "untuk menindaklanjuti" komitmen publik yang dibuat 30 Juni agar menyelidiki tuduhan terhadap pasukan keamanan di sana. Pemerintah AS juga menyerukan kawasan itu memastikan pertanggungjawaban penuh dan publik untuk siapa pun yang terbukti bersalah" atas pelanggaran tersebut.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada VOA bahwa Washington telah "menyediakan bantuan keamanan kepada negara-negara anggota G5 Sahel senilai $457 juta" antara tahun fiskal 2017 dan 2019.
Peringatan Deplu itu merujuk pada laporan Human Rights Watch yang dirilis Rabu (8/7). Laporan itu menunjukkan bukti "keterlibatan pasukan keamanan pemerintah dalam eksekusi di luar hukum massal" di Burkina Faso utara.
Departemen Luar Negeri juga mengutip pelanggaran yang dilaporkan oleh Misi Stabilisasi Terintegrasi Multidimensi PBB di Mali (MINUSMA). [my/ft]
