Amerika memberlakukan pembatasan pemberian visa terhadap warga Kamboja yang “merusak demokrasi” dan HAM, menyusul pembubaran partai oposisi utama dan penertiban media independen.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Heather Nauert, Rabu (6/12), meminta pemerintah Kamboja untuk mengembalikan Partai Penyelamat Nasional Kamboja, yang dibubarkan oleh Mahkamah Agung Kamboja bulan lalu dan membebaskan pemimpinnya, Kem Sokha, yang ditahan sejak September. Dia juga mendesak Kamboja untuk memberi kebebasan kepada masyarakat madani dan media independen.
Kementerian Luar Negeri tidak menjelaskan warga Kamboja mana yang akan ditolak permohonan visanya untuk masuk ke Amerika karena informasi tersebut bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang Amerika.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen tampaknya berusaha menindas oposisi menjelang pemilu Juli. Mahkamah Agung Kamboja membubarkan partai oposisi utama, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, dan memenjarakan pemimpinnya, Kem Sokha pada September.
Pemerintah Hun Sen juga memperketat restriksiterhadap masyarakat madani dan kebebasan menyatakan pendapat dan menutup sejumlah stasiun radio berbahasa Inggris, termasuk yang menyiarkan siaran VOA dan Radio Free Asia.
Nauert mengatakan tindakan seperti itu bertentangan dengan Perjanjian Perdamaian Paris tahun 1991 yang mengakhiri perang gerilya yang berlangsung lama di Kamboja dan pertikaian antara Kamboja dan Vietnam.
Amerika telah mencabut dukungannya untuk pemilu Kamboja pada Juli, dengan mengatakan pemilu tidak akan berlangsung bebas dan adil. [ds]
