Mahkamah Agung Kamboja telah membubarkan partai oposisi utama negara itu lewat keputusan yang cenderung memperkuat kekuasaan otokratik Perdana Menteri Hun Sen yang sudah berkuasa selama 32 tahun.
Keputusan yang diambil dengan suara bulat hari Kamis (16/11) oleh sembilan anggota Mahkamah Agung itu juga melarang 118 anggota Partai Penyelamat Nasional Kamboja CNRP yang kini sudah tidak berfungsi lagi, dari segala aktivitas politik selama lima tahun ke depan.
Mahkamah tampaknya berpihak pada gugatan hukum yang diajukan Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen, yang menuduh CNRP terlibat dalam rencana untuk menggulingkan pemerintah.
Putusan itu diumumkan oleh Hakim Ketua Dith Munty, anggota senior partai yang berkuasa. Keputusan itu merupakan tindakan tegas terhadap pandangan berbeda yang disampaikan perdana menteri menjelang pemilihan parlemen tahun depan.
Namun Wakil Presiden CNRP Mu Sochua mengatakan kepada wartawan di London bahwa partai itu tidak akan menyerah.
“Teruskan ke pengadilan, kami akan hadapi dan menentang putusan itu, kita akan tentang setiap perintah untuk diam. Ya kami bisa menentangnya. Kami tidak akan menunjukkannya sekarang. Tetapi di dalam hati kami, di dalam semangat kami, di dalam jiwa kami, perjuangan mencapai demokrasi akan berlanjut. Ini tidak akan berhenti,” tandasnya.
Langkah-langkah represif yang dilakukan mencakup penahanan pemimpin CNRP Kem Sokha dengan tuduhan pengkhianatan, yang menyebabkan separuh anggota parlemen melarikan diri dan penutupan suratkabar “The Cambodia Daily” – salah satu suratkabar paling independen – setelah penerbit menerima tagihan pajak yang sangat tinggi, yang menurut mereka palsu.
Hun Sen telah menjadi perdana menteri sejak tahun 1985. Ia dan pemerintahannya hampir kalah dalam pemilu nasional terakhir tahun 2013, dan dukungan pada kelompok oposisi semakin meluas, khususnya dari anak muda Kamboja yang menginginkan perubahan. [em/al]
