Kedutaan Besar Amerika di Jakarta mengatakan “prihatin” dengan kehadiran Presiden Sudan Omar Al Bashir dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jakarta hari Minggu (6/3).
Dalam keterangan pers yang diterima VOA Senin pagi (7/3), Kedutaan Besar Amerika di Jakarta mengatakan Presiden Bashir telah dituntut oleh Mahkamah Kriminal Internasional karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, dan surat perintah penangkapan terhadapnya masih berlaku.
Ditambahkan bahwa meskipun Amerika tidak menanda-tangani Perjanjian Roma – perjanjian yang ditetapkan oleh Mahkamah Kriminal Internasional – Amerika mendukung upaya mahkamah itu untuk meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang dinilai melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Darfur.
Mahkamah Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Omar Al Bashir tahun 2009 dan 2010 karena dugaan terlibat dalam kejahatan-kejahatan tersebut.
Indonesia membela keputusan mengundang Presiden Sudan Omar Al Bashir untuk hadir dalam KTT Luar Biasa OKI, yang dimulai di Jakarta hari Minggu (6/3). Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir kepada VOA mengatakan Indonesia bukan anggota Mahkamah Kriminal Internasional dan tidak memiliki kewajiban atau mekanisme hukum untuk menangkap Omar Al Bashir.
“Karena ini pertemuan OKI, Indonesia mengundang semua kepala negara/ pemerintahan OKI tanpa terkecuali. Indonesia menghormati dan memperlakukan semua kepala negara/pemerintahan yang hadir sebagai tamu negara. Masalah yang dihadapi seorang kepala negara adalah antara yang bersangkutan dengan ICC. Indonesia bukan negara pihak ICC”, tegas Nasir.
Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Omar Al Bashir dalam KTT itu. Tetapi pemimpin Sudan itu tidak memberi komentar apapun setelah pertemuan tersebut. Pejabat-pejabat Indonesia mengatakan keduanya membahas solidaritas dengan Palestina dan hubungan ekonomi yang lebih erat.
Indonesia berjanji akan meratifikasi Ketetapan Roma tetapi masih ada tentangan politik, sebagian karena kejahatan militer Indonesia di masa silam yang mungkin mendorong tuntutan di ICC.
Tahun lalu Presiden Bashir dilaporkan membatalkan kedatangannya ke Konferensi Asia Afrika di Jakarta karena diprotes oleh kelompok-kelompok HAM. [em/ii]
