Iran meminta rapat darurat dengan komisi enam negara, yang pada tahun 2015 setuju untuk mengakhiri sanksi-sanksi ekonomi yang telah melumpuhkan ekonomi negara itu, untuk mendengar keberatan tentang pemberlakuan kembali beberapa sanksi yang sudah dicabut dalam perjanjian sebelumnya.
Kantor berita resmi Iran mengatakan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif menyampaikan permintaan rapat darurat P5+1 itu lewat Uni Eropa. Hingga hari Sabtu (17/12) belum apa tanggapan apa pun dari Uni Eropa.
Permintaan ini menyusul pernyataan Gedung Putih hari Kamis (15/12) bahwa aturan yang memperbolehkan pemberlakuan kembali beberapa sanksi terhadap Iran selama lebih dari 10 tahun lagi akan diimplementasikan menjadi undang-undang, tanpa tanda tangan Presiden Barack Obama.
Perjanjian nuklir tahun 2015, yang dirundingkan oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman dengan Iran, telah memperlunak sejumlah sanksi ekonomi berskala luas terhadap Iran sebagai imbalan penghentian program nuklir negara itu.
Obama menangguhkan sanksi-sanksi yang terkait program nuklir Iran sebagai bagian dari perjanjian nuklir tahun 2015 itu, tetapi tetap mencatatnya sehingga presiden mendatang bisa menggunakan sanksi-sanksi itu jika dirasa perlu.
Iran mengatakan pemberlakuan kembali sanksi-sanksi Amerika itu melanggar perjanjian tahun 2015, dan pekan ini memerintahkan para ilmuwan mereka untuk kembali memulai sistem pengembangan kapal-kapal bertenaga nuklir. [em]
