Amerika mengatakan akan memveto rancangan resolusi untuk melindungi warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, yang disponsori oleh Kuwait, apabila diajukan untuk pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada Jumat (1/6).
Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan rancangan resolusi itu “sangat sepihak” dan pendekatan yang tidak bisa dipertanggung-jawab untuk menghentikan kekerasan antara Israel dan Palestina.
“Sama sekali tidak disebutkan tentang Hamas yang bertanggung-jawab atas kekerasan belakangan ini di Gaza,” kata Haley dalam pernyataan yang dikeluarkan Kamis (31/5) malam.
Haley memperingatkan tiap anggota Dewan Keamanan yang memberi suara setuju atas rancangan resolusi itu hanya akan menunjukkan bahwa mereka “tidak layak ikut dalam perundingan yang bisa dipertanggungjawabkan antara kedua pihak.”
Rancangan yang disusun Kuwait itu menyatakan “keprihatinan yang sangat” atas meningkatnya aksi-aksi kekerasan antara tentara Israel dan warga Palestina yang tinggal di Gaza, yang disebutnya sebagai aksi kekerasan paling buruk dalam empat tahun terakhir.
Rancangan resolusi itu menyerukan “gencatan senjata segera dan bertahan lama” dan minta pada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membuat laporan tertulis tentang “mekanisme perlindungan internasional” bagi rakyat yang tinggal di Jalur Gaza.
Sekitar 120 orang Palestina tewas di Gaza sejak akhir bulan Maret. Para demonstran menuntut pelaksanaan hak untuk kembali ke kampung halaman mereka di kawasan yang kini menjadi daerah Israel. Mereka juga marah atas pemindahan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Jerusalem. [ii]
