AS dan Inggris siap mengumumkan sanksi-sanksi tambahan terhadap Rusia pada Selasa (22/2), sementara sekutu-sekutu Uni Eropa mempersiapkan sanksi-sanksi mereka sendiri, menyusul langkah Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakui Donetsk dan Luhansk yang diduduki Rusia di bagian timur Ukraina sebagai negara-negara merdeka.
Seorang pejabat senior AS, yang menolak memberikan rincian dalam pengarahan dengan wartawan pada Senin (21/2) malam mengatakan, sanksi lebih jauh AS akan “menuntut pertanggungjawaban Rusia atas pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan kedaulatan serta integritas teritorial Ukraina, serta komitmen internasional Rusia sendiri.”
Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss menggunakan bahasa serupa dalam mengemukakan tindakan pemerintahnya, sementara para utusan Prancis dan Jerman berbicara mengenai langkah-langkah tegas yang sedang disiapkan sewaktu mereka berbicara dalam pertemuan Senin larut malam (21/2) di Dewan Keamanan PBB.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, Selasa (22/2) menyerukan sanksi-sanksi segera, termasuk menghentikan jaringan pipa gas Nord Stream 2 yang dipimpin Rusia, tanpa menunggu-nunggu agresi Rusia lebih lanjut.
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan kepada wartawan bahwa dalam menanggapi tindakan Rusia, Jerman menghentikan proses sertifikasi bagi proyek yang dirancang untuk mengirimkan gas dari Rusia ke Jerman.
Selama berpekan-pekan, AS dan sekutu-sekutu Eropa memperingatkan tentang konsekuensi berat bagi Rusia jika negara itu meluncurkan invasi baru terhadap Ukraina, kemungkinan yang diamati dengan kekhawatiran yang kian besar sementara Rusia mengerahkan 150 ribu tentara serta peralatan militer di perbatasannya dengan Ukraina.
Tank-tank Rusia memasuki kawasan Donbas, Ukraina Timur, semalam, kata diplomat Barat dan warga di Donetsk kepada VOA. Belum jelas apakah kehadiran tank-tank tersebut merupakan pergerakan signifikan pasukan Rusia atau malah gerakan milisi-milisi dukungan Rusia yang telah ada di Ukraina Timur.
Presiden AS Joe Biden mengeluarkan seperangkat sanksi awal hari Senin (21/2) dalam menanggapi pengakuan Putin terhadap daerah-daerah yang memisahkan diri dan perintahnya untuk mengerahkan apa yang ia sebut pasukan penjaga perdamaian Rusia.
Seorang pejabat senior Biden mengatakan kepada wartawan bahwa sanksi putaran pertama itu secara khusus dikaitkan dengan tindakan tersebut dan tidak mewakili “sanksi-sanksi ekonomi yang cepat dan keras yang telah kami persiapkan dalam koordinasi dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra seandainya Rusia menginvasi Ukraina lebih jauh.”
Perintah Biden melarang investasi baru, perdagangan dan pembiayaan oleh Amerika di daerah-daerah tersebut. “Ini bukan sekadar mengenai keamanan Rusia,” kata pejabat senior itu. “Ini adalah serangan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina. Putin membuat jelas bahwa ia memandang Ukraina secara historis adalah bagian dari Rusia. Dan ia mengeluarkan sejumlah klaim palsu terkait perselisihan mengenai Ukraina yang dianggap dirancang untuk menjadi alasan bagi kemungkinan aksi militer. Ini adalah pidato kepada rakyat Rusia untuk menjustifikasi perang.”
Pejabat itu tidak menyatakan apakah rencana pertemuan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov akhir pekan ini masih akan dilanjutkan. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menyiapkan kemungkinan pertemuan tingkat tinggi antara Putin dan Biden, dengan AS menyatakan kedua pertemuan itu didasarkan pada anggapan Rusia tidak menginvasi Ukraina.
“Kami akan terus mengupayakan diplomasi hingga tank-tank meluncur,” kata pejabat itu. “Kami tidak berilusi mengenai apa yang kemungkinan besar akan terjadi. Dan kami siap menanggapi dengan tegas jika itu terjadi.”
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada Selasa (22/2) mengatakan pihak Rusia masih “siap untuk berunding.”
Blinken dijadwalkan menerima Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba di Washington pada Selasa (22/2) setelah berbicara dengannya melalui telepon hari Senin untuk “mengukuhkan kembali dukungan tak tergoyahkan AS bagi Ukraina,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam suatu pernyataan. [uh/ab]
