Amerika hari Kamis (9/6) meminta pemerintah transisi Mali untuk mengambil langkah-langkah menuju penyelenggaraan pemilu, menambah tekanan pada pemimpin militer di Mali untuk memulihkan demokrasi.
Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) telah menjatuhkan sanksi terhadap Mali setelah pemimpin militer negara di Afrika Barat itu menggulingkan pemerintah sebelumnya dan gagal memenuhi janji untuk melangsungkan pemilu pada Februari lalu. Lamanya masa transisi juga menimbulkan keretakan hubungan dengan mitra-mitra Mali, termasuk dengan Amerika, dan bekas kekuatan kolonial, Prancis.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika hari Kamis mengatakan “mendesak pemerintah transisi Mali untuk melakukan tindakan nyata dan berkelanjutan untuk melangsungkan pemilu, termasuk menetapkan tolok ukur yang terperinci dan adopsi awal undang-undang pemilu.”
Juru bicara junta militer Mali Senin lalu (6/6) mengatakan pasca kudeta Agustus 2020 lalu, akan dibutuhkan waktu selama 24 bulan – sejak Maret 2022 – untuk memulihkan pemerintahan sipil.
Pemimpin pemberontakan dan daerah-daerah di Mali telah berselisih mengenai jadwal pemilu lima tahun yang diusulkan dan kemudian direvisi menjadi dua, penangguhan yang sebelumnya ditolak oleh ECOWAS karena terlalu lama.
Blok regional di Afrika Barat, ECOWAS Selasa (7/6) mengatakan pihaknya menyesali keputusan pemerintah sementara Mali yang memperpanjang masa transisi kembali ke pemerintahan sipil selama 24 bulan, sementara perundingan antara kedua pihak terus berlangsung. [em/ka]
