Sekjen PBB Antonio Guterres telah menyerukan Mali dan “mitra-mitra bilateralnya” agar menghormati kewajiban internasional mereka, sementara keprihatinan berkembang terkait pelanggaran HAM oleh militer negara di Afrika Barat itu dalam pertempurannya melawan kelompok jihadis.
Sambil mengakui adanya “serangan meluas oleh ekstremis,” Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa upaya-upaya kontraterorisme Mali juga memiliki “konsekuensi membahayakan bagi warga sipil” dalam laporan rahasia yang diperoleh AFP hari Kamis.
“Saya menekankan kewajiban negara untuk melakukan yang ada dalam pengaruhnya untuk mendorong akuntabilitas dan memastikan bahwa operasi militernya, termasuk yang dilancarkan mitra-mitra bilateralnya, dilakukan sesuai dengan kewajiban internasionalnya,” kata Guterres.
Istilah “mitra-mitra bilateral” diyakini merupakan penyebutan implisit untuk tentara bayaran yang dikerahkan di negara itu oleh Grup Wagner Rusia, yang kabarnya dekat dengan Kremlin.
“Sebagian operasi yang dilakukan pasukan keamanan nasional untuk melawan kekerasan oleh kelompok-kelompok ekstremis ini, tampaknya dilakukan bersama dengan personel keamanan asing telah menjadi pokok bahasan mengenai tuduhan pelanggaran HAM yang serius,” lanjut Guterres.
Laporan Sekjen PBB itu secara spesifik menyebut eksekusi pada akhir Januari terhadap “sedikitnya 20 orang” di daerah Bandiagara, dan kematian warga sipil terkait serangan udara yang dilancarkan militer pada Februari lalu.
Laporannya ini merupakan yang pertama yang diserahkan kepada Dewan Keamanan sejak pengumuman pertengahan Februari lalu mengenai penarikan misi militer Prancis dan Eropa yang sebelumnya membantu Mali dalam perang bertahun-tahun melawan kelompok pemberontak jihadis.
Pemerintah Mali telah membantah menggunakan tentara bayaran Wagner, hanya mengakui tentang keberadaan “instruktur Rusia” berdasarkan kerja sama bilateral yang dicapai dengan Moskow yang melibatkan pengiriman dua helikopter tempur pada hari Kamis lalu. [uh/ab]
