AS pada Kamis (1/6) menandatangani perjanjian perdagangan dengan Taiwan meskipun ada tentangan dari China, yang mengklaim pulau berpemerintahan sendiri itu sebagai teritorinya.
Kedua pihak mengatakan Prakarsa AS-Taiwan mengenai Perdagangan Abad ke-21 akan memperkuat hubungan perdagangan dengan meningkatkan kepabeanan, investasi dan regulasi lainnya.
Kesepakatan ini ditandatangani oleh para pegawai entitas tidak resmi yang menjaga hubungan antara AS dan Taiwan. Kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik resmi tetapi mempertahankan hubungan tidak resmi dan memiliki perdagangan tahunan bernilai miliaran dolar.
Perjanjian itu dimaksudkan untuk “memperkuat dan memperdalam hubungan ekonomi dan perdagangan,” kata Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) dalam sebuah pernyataan. Deputi USTR, Sarah Bianchi, menghadiri acara penandatanganan itu.
Pemerintah China menuduh Washington melanggar kesepakatan mengenai status Taiwan dan menuntut pemerintah AS agar menghentikan kontak resmi dengan pemerintah terpilih di pulau itu.
Taiwan dan China terpisah pada tahun 1949 setelah perang saudara. Pulau itu tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat China, tetapi Partai Komunis yang berkuasa di China daratan menyatakan Taiwan wajib bersatu dengan China, kalau perlu dengan paksaan.
Pemerintah China pimpinan Xi Jinping telah meningkatkan upaya untuk mengintimidasi Taiwan dengan menerbangkan jet-jet tempur dan bomber di dekat pulau itu. Politisi Amerika dan Eropa telah mengunjungi Taiwan sebagai unjuk dukungan terhadap pemerintah terpilihnya.
“AS harus menghentikan bentuk pertukaran resmi apa pun dengan Taiwan” dan “menahan diri dari mengirim sinyal yang keliru kepada kekuatan separatis ‘kemerdekaan Taiwan’,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning. [uh/ab]
Forum