Pemerintah Biden pada Senin (25/1) menangguhkan sejumlah sanksi terorisme yang diberlakukan mantan menteri luar negeri Mike Pompeo terhadap pemberontak Houthi di Yaman pada hari-hari terakhir masa jabatannya.
Departemen Keuangan mengatakan akan membebaskan transaksi tertentu yang melibatkan Houthi, yang pada 10 Januari lalu dimasukkan oleh Pompeo dalam daftar “organisasi teroris asing.”
Menurut pernyataan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri di Departemen Keuangan, yang mengumumkan izin transaksi yang melibatkan entitas milik kelompok Houthi yang didukung Iran, pengecualian itu akan berakhir pada 26 Februari.
Sanksi yang dijatuhkan Pompeo itu mulai berlaku pada 19 Januari, atau hanya satu hari sebelum Presiden Joe Biden dilantik; dan telah dikecam keras oleh PBB dan sejumlah organisasi bantuan kemanusiaan. Para kritikus mengatakan sanksi yang melarang pengiriman bantuan pada warga sipil di negara yang dilanda perang itu akan semakin memperburuk krisis kemanusiaan terburuk di dunia itu.
Menteri Luar Negeri Anthony Blinken, dalam konferensi pers di Departemen Luar Negeri, Rabu (27/1), mengatakan “sedang mengkaji sejumlah langkah yang diambil pemerintahan sebelumnya."
"Kami ingin memastikan bahwa kami memahami tiap-tiap kasus yang akan menjadi dasar keputusan yang kami ambil. Saya ingin ingin mengatakan bahwa saya terutama memusatkan perhatian pada sanksi terhadap Houthi. Saya kira Anda semua tahu Houthi telah melakukan tindakan agresi yang signifikan ketika merebut Sana'a beberapa tahun lalu dan bergerak ke seluruh negara itu. Juga melancarkan tindakan agresi terhadap mitra kami, Arab Saudi; melakukan pelanggaran HAM dan kekejian lainnya, menciptakan lingkungan yang kami nilai akan membuat kelompok-kelompok ekstremis mengisi kekosongan pemerintahan yang mereka ciptakan.”
Namun, Blinken menambahkan bahwa pada saat yang sama Arab Saudi juga telah ikut berkontribusi pada “apa yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia saat ini.”
Kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran menguasai ibu kota Sana'a dan bagian utara Yaman di mana mayoritas penduduk berada, memaksa kelompok-kelompok bantuan internasional untuk bekerja sama dengan mereka. Kelompok-kelompok ini bergantung pada Houthi untuk mendistribusikan bantuan dan mereka membayar gaji anggota kelompok Houthi untuk melakukan hal itu.
Pertempuran selama enam tahun antara koalisi Arab yang didukung Amerika dan pemberontak Houthi telah menimbulkan kehancuran di Yaman, menewaskan lebih dari 112 ribu orang dan menghancurkan infastruktur yang ada, mulai dari jalan dan rumah sakit, hingga saluran air dan jaringan listrik.
Penghancuran ini berawal ketika Houthi merebut bagian utara Yaman pada 2014, yang memicu kampanye udara koalisi pimpinan Arab Saudi dengan maksud memulihkan keberadaan pemerintah yang diakui masyarakat internasional.
Sebagian besar dari 30 juta rakyat Yaman tergantung pada bantuan internasional untuk bertahan hidup. PBB mengatakan 13,5 juta warga Yaman sudah menghadapi kelangkaan pangan sangat parah, angka yang bisa membengkak hingga 16 juta orang pada Juni mendatang. [em/pp]
