Sebagai bagian dari upaya pemerintahan Biden untuk memasukkan hak asasi manusia ke dalam kebijakan luar negerinya, Departemen Luar Negeri Amerika pada Jumat menetapkan 12 pejabat pemerintah dari Uganda, China, Belarus, Bangladesh, Sri Lanka dan Meksiko karena melakukan "pelanggaran berat hak asasi manusia," menurut Menteri Luar Negeri Antony Blinken.
Tujuh puluh tiga tahun setelah PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948, peringatan Hari Hak Asasi Manusia di departemen itu menarget orang-orang seperti Mario Plutarco Marin Torres, mantan gubernur Meksiko yang dituduh memenjarakan dan menyiksa jurnalis Lydia Cacho pada 2005. Pejabat lain, kepala intelijen militer Uganda Abel Kandiho, tidak lagi diterima di Amerika setelah ia diduga mengizinkan wakil-wakilnya menangkap dan menyiksa orang-orang yang menentang pemerintah.
Berdasar undang-undang operasi asing yang disetujui kongres yang mendanai Departemen Luar Negeri, menteri luar negeri dapat melarang pejabat pemerintah asing dan anggota keluarga dekat mereka memasuki Amerika jika mereka terlibat korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia.
Selain penetapan Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan telah memberi sanksi kepada 25 individu dan entitas berdasar Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Global Magnitsky. Pernyataan yang dirilis Jumat mengurai sanksi besar-besaran terhadap orang dan organisasi di China, Bangladesh, Korea Utara dan Burma, serta universitas Rusia dan rektornya karena mensponsor visa untuk "ratusan" pekerja konstruksi yang terkait program nuklir Pyongyang. [ka/pp]
