Para pemilih di wilayah Ukraina timur yang didukung Kremlin melakukan pemungutan suara pada Minggu (11/11) untuk memilih para kepala daerah. Presiden Ukrainia Petro Poroshenko menyebut pemungutan suara itu sebagai "pemilu palsu."
Keamanan sangat ketat di wilayah Donetsk dan Lugansk, dengan para petugas bersenjata berpatroli di wilayah itu.
AS dan Uni Eropa telah mengecam pemilu itu sebagai ilegal dan menghalangi upaya penyelesaian konflik yang dirundingkan.
"Rakyat di Ukraina timur akan lebih baik dengan Ukraina yang bersatu dalam perdamaian dibandingkan dalam wilayah yang dijalankan penjahat dan preman, semuanya dibiayai oleh para pembayar pajak Rusia," kata utusan khusus AS untuk Ukraina, Kurt Volker, lewat twitter, Minggu.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan pemilu itu tidak sah dan mengatakan Uni Eropa tidak akan mengakui hasilnya.
Rusia telah mendukung para pemberontak berbahasa Rusia yang telah menyatakan apa yang mereka sebut sebagai "republik rakyat" di Ukraina timur.
Rusia menganeksasi Krimea pada 2014 dan membantah tuduhan bahwa pihaknya mempersenjatai para pemberontak.
Meskipun pertempuran hebat di Ukraina timur pada umumnya telah berakhir, pertikaian sesekali antara para pemberontak dan tentara Ukraina kerap bergejolak dan menimbulkan korban jiwa. [vm]
