Pihak oposisi di Burma, Liga Nasional untuk Demokrasi telah menduduki kursi yang baru saja dimenangkannya di Parlemen yang seperempat kursinya disediakan untuk militer dan sebagian besar lainnya dipegang oleh partai berkuasa yang didukung militer.
Ini menandai jabatan publik pertama untuk pemenang Nobel Aung San Suu Kyi, yang membatalkan ancaman untuk memboikot parlemen tentang keharusan mengambil sumpah untuk menjunjung konstitusi yang disusun oleh militer.
Jurubicara Deplu AS, Mark Toner, mengatakan ini merupakan harapan bahwa aktivis pro-demokrasi dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menjaga momentum perubahan politik di Burma.
"Kami ingin melihat oposisi bekerja secara konstruktif dengan pemerintah. Kami ingin melihat kemajuan berlanjut. Dan seandainya terjadi kemunduran, saya pikir kami akan terus memantau kemajuan reformasi di Burma," ungkap Toner.
Dalam meredakan sanksi Amerika terhadap Burma, Toner mengatakan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton sangat jelas menyatakan bahwa Washington akan menandingi tindakan dengan tindakan seiring dengan perubahan yang akan terjadi selanjutnya.
Analis masalah Asia, Doug Bandow dari Institut Cato yang berbasis di Washington mengatakan suara anggota oposisi di parlemen jauh lebih penting daripada sumpah yang mereka ucapkan untuk menjadi anggota.
"Semakin jauh mereka bergerak, semakin sulit untuk menariknya kembali, dan menurut saya sumpah tersebut bukan hal yang harus dipermasalahkan. Yang mengkhawatirkan saya adalah para jenderal garis keras di latar belakang yang benar-benar tidak menyukai hal ini, dan mereka perlu diyakinkan bahwa adalah aman untuk bergerak maju. Jika saya Aung San Suu Kyi, saya akan mengubah konstitusi, tetapi saya tidak membuat hal itu sebagai isu utama saat ini,” papar Bandow.
Perubahan politik di Burma merupakan bagian dari pembicaraan minggu ini antara pejabat Amerika dan Tiongkok di Beijing. Bandow mengatakan keputusan militer Burma untuk mengizinkan kebebasan yang lebih besar untuk berbicara dan berkumpul didasarkan, sebagian, pada ketegangan dengan Tiongkok, termasuk keputusan Burma untuk menghentikan pembangunan bendungan tenaga air senilai 3-miliar dolar AS yang didukung Tiongkok karena masalah lingkungan yang diangkat oleh aktivis masyarakat.
Ketika partai Aung San Suu Kyi memenangi 40 dari 45 kursi parlemen melalui pemilihan, Amerika mengurangi sejumlah sanksi. Beberapa pejabat senior Burma dan anggota parlemennya sekarang diizinkan untuk mengunjungi Amerika.
Washington telah mencabut larangan terhadap ekspor jasa keuangan dan investasi Amerika dan sedang mempersiapkan pencalonan seorang duta besar untuk Rangoon, bersama dengan misi USAID dan program UNDP.
Ini menandai jabatan publik pertama untuk pemenang Nobel Aung San Suu Kyi, yang membatalkan ancaman untuk memboikot parlemen tentang keharusan mengambil sumpah untuk menjunjung konstitusi yang disusun oleh militer.
Jurubicara Deplu AS, Mark Toner, mengatakan ini merupakan harapan bahwa aktivis pro-demokrasi dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menjaga momentum perubahan politik di Burma.
"Kami ingin melihat oposisi bekerja secara konstruktif dengan pemerintah. Kami ingin melihat kemajuan berlanjut. Dan seandainya terjadi kemunduran, saya pikir kami akan terus memantau kemajuan reformasi di Burma," ungkap Toner.
Dalam meredakan sanksi Amerika terhadap Burma, Toner mengatakan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton sangat jelas menyatakan bahwa Washington akan menandingi tindakan dengan tindakan seiring dengan perubahan yang akan terjadi selanjutnya.
Analis masalah Asia, Doug Bandow dari Institut Cato yang berbasis di Washington mengatakan suara anggota oposisi di parlemen jauh lebih penting daripada sumpah yang mereka ucapkan untuk menjadi anggota.
"Semakin jauh mereka bergerak, semakin sulit untuk menariknya kembali, dan menurut saya sumpah tersebut bukan hal yang harus dipermasalahkan. Yang mengkhawatirkan saya adalah para jenderal garis keras di latar belakang yang benar-benar tidak menyukai hal ini, dan mereka perlu diyakinkan bahwa adalah aman untuk bergerak maju. Jika saya Aung San Suu Kyi, saya akan mengubah konstitusi, tetapi saya tidak membuat hal itu sebagai isu utama saat ini,” papar Bandow.
Perubahan politik di Burma merupakan bagian dari pembicaraan minggu ini antara pejabat Amerika dan Tiongkok di Beijing. Bandow mengatakan keputusan militer Burma untuk mengizinkan kebebasan yang lebih besar untuk berbicara dan berkumpul didasarkan, sebagian, pada ketegangan dengan Tiongkok, termasuk keputusan Burma untuk menghentikan pembangunan bendungan tenaga air senilai 3-miliar dolar AS yang didukung Tiongkok karena masalah lingkungan yang diangkat oleh aktivis masyarakat.
Ketika partai Aung San Suu Kyi memenangi 40 dari 45 kursi parlemen melalui pemilihan, Amerika mengurangi sejumlah sanksi. Beberapa pejabat senior Burma dan anggota parlemennya sekarang diizinkan untuk mengunjungi Amerika.
Washington telah mencabut larangan terhadap ekspor jasa keuangan dan investasi Amerika dan sedang mempersiapkan pencalonan seorang duta besar untuk Rangoon, bersama dengan misi USAID dan program UNDP.
