Sembilan negara anggota ASEAN mengusulkan melunakkan draf resolusi Sidang Umum PBB tentang Myanmar, termasuk menghapus seruan embargo senjata terhadap negara itu, dalam upaya meraih dukungan penuh PBB dengan 193 negara anggota. Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam menulis surat kepada Liechtenstein, yang menyusun resolusi, setelah pemungutan suara yang direncanakan minggu lalu ditunda pada menit-menit terakhir.
Dalam surat tertanggal 19 Mei dan dilihat kantor berita Reuters pada Jumat (28/5), ke-9 negara ASEAN mengatakan, "Dalam bentuknya saat ini rancangan itu tidak dapat menuai dukungan seluas mungkin, terutama dari semua negara yang terimbas langsung di kawasan," dan bahwa dibutuhkan negosiasi lebih lanjut "untuk membuat draf itu bisa diterima, khususnya bagi negara-negara yang paling terkena dampak langsung dan yang sekarang terlibat dalam upaya menyelesaikan situasi itu."
“Juga menjadi keyakinan teguh kami jika resolusi Majelis Umum tentang situasi di Myanmar akan membantu negara-negara di ASEAN, maka perlu disetujui melalui konsensus," tulis negara-negara itu mengacu pada Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).
Surat itu dari semua negara ASEAN kecuali Myanmar. Draf resolusi menyerukan "penangguhan segera ke Myanmar pasokan, penjualan atau pengalihan semua senjata dan amunisi, baik secara langsung maupun tidak." Negara-negara ASEAN menginginkan kata-kata itu dihapus.
Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi membawa beban politis. Berbeda dengan 15 anggota Dewan Keamanan, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.
Myanmar dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari dan menahan Suu Kyi bersama pejabat partainya Liga Nasional untuk Demokrasi. Walaupun ASEAN menginginkan draf resolusi PBB itu mengungkap keprihatinan yang mendalam tentang penahanan mereka, alih-alih mengutuk pada draf akan tertera bahwa ASEAN meminta pembebasan mereka segera dan tanpa syarat. Juru bicara ASEAN belum menanggapi permintaan komentar.
ASEAN memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar dan mempromosikan dialog antara junta dan lawannya. Awal bulan ini, lebih 200 organisasi masyarakat sipil, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, mendesak Dewan Keamanan PBB memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar.
Hanya Dewan Keamanan PBB yang bisa menerapkan sanksi yang mengikat secara hukum atau embargo senjata, tetapi diplomat mengatakan Rusia dan China kemungkinan menggunakan hak veto mereka untuk mencegah tindakan seperti itu terhadap Myanmar. [ka/pp]
