Pada menit-menit terakhir, ke-10 negara anggota ASEAN menyepakati sebuah pernyataan bersama untuk membuat kode perilaku yang mengikat secara hukum di kawasan perairan yang disengketakan itu. Ini adalah isu yang telah dibahas ASEAN selama belasan tahun.
Benjamin Ho, periset pada Institut Kajian Pertahanan dan Strategis di Singapura, mengatakan, “Sudah banyak perdebatan tentang kode perilaku ini dan negara-negara ASEAN sangat ingin untuk menerapkannya. Saya pikir itulah yang akan terjadi. Tetapi pada saat bersamaan, kode perilaku itu jangan dianggap bisa menyelesaikan semua masalah di Laut China Selatan.”
Banyak pihak di kawasan itu menganggap pernyataan bersama itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali, seperti yang terjadi tahun 2012 ketika Kamboja menjabat sebagai kepala ASEAN.
Sementara, Oh Ei Sun, mantan staf politik Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, menjelaskan, “ASEAN mencoba secara hati-hati menyeimbangkan tuntutan dari Amerika dan China yang saling bertentangan. Hasilnya adalah komunike bersama tersebut.”
Dalam lawatan ke Singapura, Malaysia dan Vietnam, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengingatkan bahwa Amerika tidak akan membiarkan adanya pembatasan pelayaran di kawasan perairan itu.
China berkeras sengketa teritorial di Laut China Selatan seharusnya diselesaikan antara pihak-pihak yang saling mengklaim saja, tetapi akhir-akhir ini mereka telah melunakkan sikapnya dalam berbagai pembicaraan dengan ASEAN.
Empat anggota ASEAN juga mengklaim perairan tersebut yaitu Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Selain itu, garis demarkasi yang diklaim China juga tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif dua negara ASEAN lainnya yaitu Indonesia dan Singapura.
Para pemimpin negara-negara ASEAN akan kembali bersidang bulan Desember.
