Untuk mengatasi kemacetan yang semakin semrawut di Bandung, pemerintah kota Bandung bertekad membuat proyek tol dalam kota Bandung. Proyek pembangunan jalan yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu ini tidak kunjung terlaksana karena masalah pembebasan lahan milik 18 kementerian/lembaga.
Oleh karena itu Walikota Bandung Ridwan Kamil hari Selasa (24/11) mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya di Jakarta, untuk meminta bantuan pembebasan lahan segera.
Dalam jumpa pers, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan kementeriannya akan segera menindaklanjuti hal tersebut. Diharapkan proyek jalan tol dalam kota Bandung ini dapat mulai dilaksanakan pada awal Januari 2016 sehingga bisa selesai pada akhir 2017. Selain membangun tol dalam kota, Walikota Bandung juga berencana membangun sejenis monorel.
“Pada dasarnya kita ingin Kementerian/lembaga menyerahkan tanah itu untuk dipakai bangun jalan tol. Kami ingin konstruksinya dipercepat sehingga bisa selesai akhir tahun 2017," kata Rizal.
Di tempat yang sama, Walikota Bandung Ridwan Kamil mengungkapkan pembangunan tol dalam kota dan sejenis monerel ini sangat penting untuk mengurangi kemacetan di Bandung.
Menurut Ridwan, kota Bandung itu seperti Jakarta, yang memiliki tekanan masalah metropolitan yang luar biasa, dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta orang, ditambah enam juta turis setiap tahun. Hampir semua orang naik mobil sehingga kemacetan pun tak terhindarkan. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi publik berbasis rel.
Terkait pembiayaan proyek tol dalam kota, Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan Japan International Corporation Agency (JICA) sudah memberikan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun untuk pendanaan proyek tahap pertama sepanjang lima kilometer, yang akan dikucurkan pada awal 2016. Total dana yang dibutuhkan adalah lima trilyun rupiah.
Sementara pembiayaan transportasi publik berbasis rel ini diharapkan bisa diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga cepat terealisir.
“Sehingga jika tidak dibantu oleh APBN , tidak dibantu oleh skema pembiayaan yang cepat dan menarik mimpi ini tidak pernah jalan jadi ini harus negara turun. Bagi saya infrastruktur negeri ini kombinasi antara kedaerah-daerahan ke daerah yang tertinggal juga mendasar tetapi juga kota-kota metropolitas juga harus dibantu infrastruktur dan transportasi publik kalau nggak hanya menunda waktu, kotanya makin stress dan ekonominya melambat,” papar Ridwan.
Ridwan juga menginginkan proyek-proyek tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain. [fw/em]
