Kantor investigasi internal Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengungkap penyimpangan serius dan kegagalan-kegagalan uji tuntas dalam interaksi badan dunia itu dengan organisasi-organisasi yang terkait dengan dugaan skema penyuapan yang melibatkan mantan presiden Majelis Umum PBB.
Laporan rahasia sepanjang 21 halaman oleh Kantor PBB untuk Layanan Pengawasan Internal (OIOS), yang dikaji oleh Reuters, menguraikan secara garis besar hasil-hasil audit yang diperintahkan Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon, sebagai respon atas tuntutan terhadap John Ashe, presiden Majelis Umum periode 2013-2014, dan enam orang lain.
Laporan itu memberi PBB nilai keseluruhan "sebagian memuaskan" dalam laporan tertanggal 22 Maret tersebut, yang tersedia untuk para negara anggota PBB atas permintaan. Laporan itu menekankan adanya "kekurangan-kekurangan penting" dalam interaksi PBB dan stafnya dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pengawasan terhadap pegawai-pegawai PBB.
Ini merupakan krisis korupsi keuangan terbesar yang mengguncang PBB sejak skandal Minyak-untuk-Makanan melanda badan dunia itu dalam masa jabatan pendahulu Ban, Kofi Annan. Para pejabat dan diplomat PBB mengatakan skandal terbaru ini menyoroti pentingnya transparansi lebih besar di PBB.
Audit ini dilakukan sebagai respon atas investigasi di Amerika Serikat yang sedang berjalan, yang sejak bulan Oktober memunculkan tuntutan atas tujuh orang termasuk Ashe, mantan duta besar PBB dari Antigua dan Barbuda.
Jaksa penuntut AS mengatakan Ashe menerima uang suap US$1,3 juta dari para pengusaha China termasuk Ng Lap Seng, miliuner pengembang real estate yang mengepalai Sun Kian Ip yang berbasis di Makau dan mencoba membangun pusat konferensi yang disponsori PBB di kota itu. [hd]
