Pihak berwenang di Myanmar telah mengajukan tuntutan terhadap pemimpin negara itu yang kini ditahan, Aung San Suu Kyi, karena melanggar UU impor-ekspor, dua hari setelah militer merebut kekuasaan.
Seorang petugas kantor pers dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Rabu (3/2) mengatakan pada laman Facebook resminya bahwa Aung San Suu Kyi diperintahkan untuk ditahan selama dua minggu. Anggota parlemen NLD, Phyo Zayar Thaw juga membenarkan tuduhan tersebut.
Ia ditahan bersama dengan para pemimpin lainnya, termasuk Presiden Win Myint, pada hari Senin (1/2), sewaktu militer melancarkan kudeta.
Sebuah dokumen polisi menuduh Aung San Suu Kyi secara ilegal mengimpor dan menggunakan tanpa izin enam radio walkie-talkie tak terdaftar yang ditemukan dalam penggeledahan di rumahnya di ibu kota, Naypyitaw.
Dokumen itu menunjukkan, peralatan komunikasi itu untuk para pengawalnya. Disebutkan juga bahwa perintah penahanan Aung San Suu Kyi tersebut "untuk menginterogasi saksi, meminta barang bukti dan mendapatkan penasihat hukum setelah menanyai terdakwa."
Pihak berwenang juga menuduh Win Myint melanggar langkah-langkah penanggulangan pandemi virus corona ketika berkampanye untuk pemilu November lalu, menurut dokumen terpisah dari kepolisian.
Pengadilan, kepolisian dan sejumlah pejabat pemerintah tidak segera berkomentar, namun ketua Parlementer ASEAN untuk Hak Asasi Manusia mengecam tuduhan itu, menilainya sebagai tidak masuk akal.
“Ini adalah langkah absurd junta dalam upaya melegitimasi perebutan kekuasaan secara ilegal oleh mereka,” kata Charles Santiago dalam sebuah pernyataan.
NLD juga mengemukakan dalam suatu pernyataan hari Rabu (3/2) bahwa pihak berwenang telah menggeledah kantor-kantor partai itu di berbagai daerah di negara tersebut.
Sementara itu para menteri luar negeri dari negara-negara anggota G-7, Rabu (3/2) mengecam kudeta di Myanmar.
“Kami sangat prihatin atas penahanan para pemimpin politik dan aktivis masyarakat madani, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta penargetan media,” sebut menteri luar negeri Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang dan AS dalam suatu pernyataan.
Mereka meminta militer Myanmar untuk mengakhiri pernyataan keadaan daruratnya dan memberi akses kemanusiaan yang tidak dibatasi untuk membantu kelompok masyarakat paling rentan di negara itu.
“Hasil pemilu November harus dihormati dan parlemen harus bersidang sesegera mungkin,” sebut para menteri G-7 itu.
Rabu (3/2) juga ditandai dengan pemogokan staf di 70 rumah sakit dan departemen kesehatan di 30 kota untuk memprotes kudeta itu.
Sebuah pernyataan dari Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar yang baru dibentuk menyatakan militer menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan rakyat yang menghadapi kesulitan selama pandemi yang telah menewaskan lebih dari 3.100 orang di Myanmar.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, Selasa (2/2) mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah secara resmi telah menyatakan pengambilalihan oleh militer awal pekan ini sebagai kudeta, suatu penetapan yang “memicu restriksi tertentu terhadap bantuan asing untuk pemerintah.”
Pejabat itu mengatakan AS “akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab,” tetapi akan melanjutkan berbagai program untuk membantu rakyat Myanmar, termasuk bantuan kemanusiaan dan prakarsa yang mendukung demokrasi.
Militer Myanmar menyatakan pengambilalihan itu, yang ditetapkan berlangsung satu tahun, diperlukan karena pemerintah tidak mengambil tindakan atas klaim mengenai kecurangan pemilih dalam pemilu November lalu yang dimenangkan NLD. Sidang parlemen baru seharusnya dimulai Senin lalu. [uh/ab]
