Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, Selasa (2/2), mengatakan perebutan kekuasaan oleh militer di negara itu “tidak dapat diterima” serta membutuhkan sebuah tanggapan yang kuat dan tegas dari masyarakat internasional.
“Ini merupakan sebuah serangan terhadap seluruh rakyat di sebuah negara. Ini hal yang memalukan,” kata Andrews kepada VOA. “Dan masyarakat internasional harus menanggapi secara langsung, secara kuat, dan bertanggung jawab.”
Militer Myanmar, yang disebut Tatmadaw, mengambil alih kekuasaan pada Senin (1/2). Militer Myanmar juga menyatakan negara berada dalam keadaan darurat selama satu tahun, serta menahan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint.
Perebutan kekuasaan itu berlangsung setelah terjadi ketegangan selama berhari-hari antara pihak militer dan Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD) yang berkuasa dan memenangkan pemilu November lalu. Tatmadaw menolak menerima hasilnya, dan menuduh adanya kecurangan.
Andrews, seorang pakar HAM independen yang diberi mandat oleh Dewan HAM PBB, menyebut tuduhan kecurangan Tatmadaw sebagai “tidak berdasar” dan “konyol.”
“Merupakan satu hal tersendiri seandainya ada keprihatinan terhadap hasil pemilu,” katanya. “Pada kebanyakan pemilu, orang-orang menyampaikan keprihatinan mereka, tetapi Anda tidak menggulingkan sebuah pemerintahan karena Anda prihatin dengan pemilu.”
Ditambahkannya, masyarakat internasional harus menanggapi perilaku seperti itu secara kuat dan terpadu sehingga para jenderal paham bahwa ada harga yang harus dibayar akibat tindakan mereka. [jm/em]
