Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Jeyhun Bayramov, mengatakan perdamaian parsial dengan Armenia bukanlah pilihan. Ia menyampaikan pernyataan itu pada Sabtu (28/9) pada Sidang Umum Tahunan PBB, setelah Armenia memberikan pesan positif.
"Perdamaian parsial bukanlah suatu pilihan setelah begitu banyak rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan oleh... klaim teritorial terhadap negara tetangga," ujar Bayramov mengatakan kepada pertemuan tersebut, khususnya menekankan perubahan pada konstitusi Armenia, yang mengacu pada "penyatuan kembali" Nagorno-Karabakh.
Kedua bekas Republik Soviet terlibat peperangan dan ketegangan selama puluhan tahun terkait Nagorno-Karabakh, wilayah etnis Armenia yang memisahkan diri di Azerbaijan.
Setelah serangkaian negosiasi yang berjalan lambat, Azerbaijan mengerahkan pasukan pada tahun lalu. Merka dengan cepat merebut kembali wilayah tersebut. Seluruh penduduk Nagorno-Karabakh, yang berjumlah hampir 120.000 orang, melarikan diri ke Armenia.
Hal itu dilakukan bersamaan dengan pertemuan tingkat tinggi PBB di New York, membuat diplomat Barat, terutama pejabat Amerika Serikat dan Prancis yang merupakan mediator, menjadi malu.
Pada Kamis, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan perdamaian dengan Azerbaijan "tidak hanya mungkin, tetapi juga dalam jangkauan."
Azerbaijan dan Armenia menyatakan bahwa 80 persen perjanjian telah disepakati, termasuk penetapan batas wilayah. Namun, Azerbaijan ingin semua masalah diselesaikan terlebih dahulu.
Dalam pidatonya di PBB, Pashinyan mengatakan bahwa ia siap memenuhi permintaan utama Azerbaijan untuk membuka akses transportasi melintasi tanah Armenia ke daerah kantong Nakhchivan. Pembukaan akses itu akan menghubungkan wilayah utama Azerbaijan dengan sekutu tradisionalnya, Turki.
Pashinyan bersikeras bahwa Azerbaijan dan Armenia harus segera menandatangani rancangan perjanjian tersebut. Ia menjelaskan, "Tidak ada preseden perjanjian damai atau perjanjian apa pun yang akan mengatur dan menyelesaikan semuanya."
Namun pada Sabtu, Bayramov mengatakan bahwa penyelesaian kesepakatan apa pun akan mengharuskan Armenia untuk "secara hukum meninggalkan klaim teritorial terhadap Azerbaijan untuk selamanya, melalui penerapan amandemen konstitusional" sehingga integritas teritorial Baku tidak akan berada dalam "ketidakpastian hukum."
Ia juga menuduh Armenia meningkatkan anggaran militernya secara dramatis, dan memperoleh "sejumlah besar persenjataan ofensif dari pemasok lama dan baru."
Namun demikian, Bayramov mengakui "kemajuan signifikan" dalam upaya negara-negara tetangga untuk menormalisasi hubungan. Ia menyerukan "langkah cepat" untuk menyelesaikan proses "pada saat kritis ini."
Setiap perubahan pada konstitusi Armenia harus dilakukan melalui referendum, sebuah proses yang panjang dan tidak pasti. Para diplomat Barat mengatakan bahwa mereka melihat permintaan tersebut sebagai cara bagi Azerbaijan untuk meminta hal yang mustahil untuk menghindari penandatanganan kesepakatan. [ah/ft]
Forum