Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Selasa (23/3) mengadopsi resolusi yang meminta agar kantor pimpinan hak asasi manusia PBB meningkatkan pemantauannya terhadap situasi di Sri Lanka.
Dalam pemungutan suara 22 banding 11 dan 14 abstain, badan tertinggi hak asasi manusia PBB itu juga meminta pemerintah di Kolombo untuk memastikan "penyelidikan secara cepat, menyeluruh dan tidak memihak dan, jika diperlukan, penuntutan" atas dugaan kejahatan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran "serius" terhadap hukum internasional.
Negara-negara Barat memimpin, mensponsori dan memberikan suara untuk mendukung tindakan tersebut, sementara negara-negara lain seperti China, Rusia, Eritrea dan Filipina menentangnya. India termasuk di antara negara yang abstain.
Langkah itu bertujuan untuk memperkuat kemampuan kantor komisaris tinggi HAM PBB Michelle Bachelet, dalam "mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menganalisis dan menyimpan bukti" tentang pelanggaran HAM di Sri Lanka yang bisa digunakan untuk penuntutan pada masa depan.
Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Dinesh Gunawardena, menuduh negara-negara Barat "ingin mendominasi dunia selatan" dan mengatakan pemungutan suara itu kurang dari mayoritas yang diperlukan di badan yang beranggotakan 47 negara itu.
"Dua puluh lima suara tidak berpihak kepada mereka dalam resolusi tersebut," katanya kepada wartawan. "Ini merupakan pesan penting dari negara-negara anggota PBB di Jenewa di tengah tekanan besar dari negara-negara Eropa."
Menyinggung aturan dewan hak asasi, Gunawardena mengatakan langkah-langkah dalam resolusi tersebut tidak bisa dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak berwenang Sri Lanka.
Namun Human Rights Watch memuji "resolusi penting" itu yang dikatakannya akan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran HAM, meningkatkan keadilan internasional dan memajukan pertanggungjawaban bagi para korban dan keluarga mereka.
"Dunia telah mengirim pesan kepada para penguasa Sri Lanka, bahwa mereka tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban atas kejahatan internasional, dan mereka harus menghentikan peningkatan pelanggaran yang sedang berlangsung," kata John Fisher, direktur kelompok advokasi Human Rights Watch.
Pemungutan suara dilakukan pada hari terakhir dari sesi dewan selama empat minggu. Sidang kali adalah yang pertama dari tiga pertemuan dewan setiap tahun. [my/lt]
